Jakarta (ANTARA) - Percepatan rehabilitasi mangrove dapat dilakukan tidak hanya dengan pendekatan bentang alam tapi juga dari sisi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis.

"Rehabilitasi mangrove juga dapat didekati dari pemanfaatan penting yang lain, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional, yaitu dengan menyiapkan tanaman mangrove seluas-luasnya untuk menyerap dan menyimpan karbon," katanya ketika membuka acara lokakarya Rangkaian Hari Pers Nasional bertema "Peran Insan Pers Dalam Membangun Inisiatif Kolaborasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan".

Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki ekosistem mangrove seluas 3.364.080 hektare yang terdiri dari 2.661.281 hektare dalam kawasan dan 702.799 hektare di luar kawasan, berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2021.

Sebagian dari ekosistem tersebut mengalami degradasi akibat konversi lahan, pembalakan liar, pencemaran dan perluasan tambak serta budidaya yang tidak berkelanjutan.

Kerusakan tersebut menyebabkan perubahan terhadap faktor pembentuk bentang alam yang menyebabkan ketidakstabilan ekosistemnya. Hal itu mendorong peningkatan konsentrasi GRK yang terlepas ke atmosfer, dan berdampak terhadap perubahan iklim.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan beberapa penelitian, hutan mangrove mampu menyerap emisi karbon empat sampai lima kali lebih besar dari pada hutan daratan.

"Oleh karena itu meskipun Indonesia hanya memiliki luas hutan mangrove kurang lebih 2 persen dari total hutan kita, namun akan mampu
menyimpan karbon sebesar 10 persen dari semua emisi yang ada," katanya.

Dengan potensi alam yang sangat besar itu, maka Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam penanganan perubahan iklim, demikian Siti Nurbaya.

Baca juga: PWI diajak Menteri LHK gaungkan isu kepedulian lingkungan pada HPN

Baca juga: RI optimalkan potensi mangrove capai target emisi gas rumah kaca

Baca juga: Peneliti: Konservasi mangrove bisa kurangi 10-30 persen emisi tahunan

Baca juga: Bappenas susun peta jalan pengelolaan lahan basah untuk mangrove