Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar dua operasi kepolisian secara bersama-sama pada 2022, yakni Operasi Damai Cartenz dan Operasi Rasaka Cartenz, keduanya dilaksanakan setelah Operasi Nemangkawi berakhir.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan, Kamis, menjelaskan perbedaan kedua operasi kepolisian ini dari sisi cara bertindak, wilayah hukum dan jumlah personelnya.

“Kedua operasi ini digelar bersamaan bukan bergantian. Operasi Damai Catenz berjalan dimulai 17 Januari sampai 31 Desember, sedangkan Operasi Rasaka Cartenz dimulai 3 Februari sampai 31 Desember 2022,” kata Ramadhan.

Baca juga: Temianus Magayang terlibat pembunuhan staf KPU Yahukimo

Ia menjelaskan, kedua operasi itu diawaki personel yang berbeda. Pada Operasi Damai Cartenz melibatkan 1.925 personel terdiri atas personel Polda Papua yang didukung Markas Besar Kepolisian Indonesia dan 101 personel TNI.

Pelibatan personel dalam Operasi Damai Cartenz ini dinilai maksimal dengan jumlah personel setempat lebih banyak dibanding personel di Markas Besar Kepolisian Indonesia.

Operasi Rasaka Cartenz itu operasi kewilayahan yang personelnya hanya dari polisi yaitu personel Polda Papua dan Polres setempat sebanyak 425 personel.

“Jadi di situ letak perbedaaannya, dari segi personel Operasi Damai Cartenz merupakan operasi kewilayahan yang didukung Mabes Polri dan TNI. Sedangkan Operasi Rasaka Cartenz adalah operasi kewilayahan yang pelaksanaanya oleh Polda Papua dan Polres,” kata dia.

Baca juga: Polisi sita tiga pucuk senjata api, satu di antaranya organik

Perbedaan berikutnya dari sisi wilayah tugas, dia menyebutkan, Operasi Damai Cartenz difokuskan di lima wilayah hukum Polres saja, yakni Polres Kabupaten Pegunungan Bintang, Polres Yahukimo, Polres Nguda, Polres Intan Jaya, dan Polres Puncak Ilaga.

“Kenapa lima wilayah ini? Dari data statistik lima wilayah ini yang (terjadi) kekerasan bersenjata oleh KKB kepada masyarakat sipil maupun aparat,” kata dia.

Kemudian untuk Operasi Rasaka Cartenz, kata dia, digelar di 23 wilayah hukum Polres di Papua, satu Polres ada yang memegang dua kabupaten. Sehingga totalnya ada di 24 kabupaten, di luar lima wilayah yang menjadi pertimbangan Operasi Damai Cartenz.

Perbedaan lainnya, kata dia, adalah cara bertindak kedua operasi itu. Operasi Damai Cartenz 2022 yang menggantikan Operasi Nemangkawi walaupun mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat, intelijen dan hubungan masyarakat didukung satuan tugas penegakan hukum.

Baca juga: Satgas Newangkawi tangkap DPO teroris Puncak Gumanggup Enumbi

Alasan pelibatan Satgas Gakkum dalam Operasi Damai Cartenz, menurut dia, adalah untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi kriminalitas atau gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Maka Satgas Gakkum ini akan turun untuk melakukan penegakan hukum,” kata dia

Namun, dia menekankan, dalam Operasi Damai Cartenz lebih mengedepankan pola-pola persuasif dan preemtif, bukan penegakan hukum. Menciptakan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan lunak . Tujuannya bagaimana menciptakan rasa aman dan menghilangkan kekerasan.

“Jadi Operasi Damai Cartenz yang didukung Satgas Gakkum sebagai pendukung bukan dikedepankan. Bila terjadi gangguan keamanan oleh KKB, maka Satgas Gakkum ini bergerak,” kata dia.

Sementara itu, cara bertindak dalam Operasi Rasaka Cartenz 2022 hanya didukung pola persuasif dan preventif yang tidak ada Satgas Gakkum di dalamnya.

Personel Operasi Rasaka Cartenz 2022 bertugas membina masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua. Bentuk pembinaannya berupa pendidikan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Dalam Operasi Rasaka Cartenz 2022, polisi melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk membantu pemerintah termasuk TNI-Polri di dalamnya untuk mendukung program pembangunan di Papua. Termasuk merangkul simpatisan kelompok bersenjata agar kembali bersatu membangun Papua.

“Jadi ada dua operasi yang dilaksanakan secara bersamaan di wilayah hukum Papua,” kata dia.