Jakarta (ANTARA News) - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsyad Sanusi mengatakan, kasus pemalsuan dokumen penetapan kursi untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan I adalah tanggung jawab Ketua MK Mahfud MD.

"Itu omong kosong semua. Saya tidak pernah menelpon itu kepada Panitera MK Zaenal Arifin Hoesein, saya tidak pernah pernah telepon Mashuri Hasan (yang memberikan surat MK kepada Andi Nurpati), mana ada saya pernah itu," kata Arsyad sebelum memberikan keterangan kepada Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut ia mengatakan, "46 tahun di pengadilan, saya tahu bidang saya. Itu adalah tanggung jawab Mahfud MD
dan panitera karena dia terima surat, dia yang jawab, dia yang terima, saya mana tahu itu. Itulah saya menyatakan bahwa saya meluruskan, kata membongkar akan saya luruskan."

Ia menambahkan, dirinya tidak pernah tahu adanya tim investigasi internal MK. Dirinya baru mengetahui adanya tim investigasi tersebut setelah adanya Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI.

"Pembentukan tim investigasi internal saya sama sekali tidak tahu. Saya baru dengar kalau ada pada saat di Panja Mafia Pemilu. Hasilnya juga tidak pernah saya diberitahu," kata dia.

"Kalau ada hasil, tentu saya diberitahu dan saya baca. Kalau saya terlibat di dalamnya, tentu saya bereaksi di situ, tentu saya berikan keterangan. Ini tidak pernah saya diberikan, saya tidak pernah diperiksa," kata Arsyad.

Arsyad juga membantah kalau ada permintaan penambahan kursi untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Tidak hanya itu saja, dirinya juga membantah telah menyuruh putrinya Nesyawati membuka surat MK

"Itu bohong besar. Itulah manipulasi fakta yang ingin saya luruskan. Tim investigasi mengatakan saya merancang surat dan sebagainya. Tidak benar itu. Tidak benar saya menyuruh anak saya membuka (surat MK-red). Itu manipulasi dan bohong. Tidak ada itu, bohong besar itu," demikian Arsyad. (zul)