Surabaya (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur bertekad mendirikan 100 Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) di setiap cabang di provinsi setempat sebagai upaya meneguhkan komitmen terhadap gerakan kemandirian ekonomi umat.

"Pendirian BMT sekaligus program organisasi menyongsong 1 abad NU," ujar Koordinator Bidang Pengembangan Ekonomi Umat PWNU Jatim Mathorurrozaq dalam keterangan pers diterima di Surabaya, Selasa.

Selain itu, PWNU Jatim juga berencana membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah untuk bersinergi memperkuat BMT NU yang ada di setiap cabang.

BMT NU, kata dia, sebagai lembaga keuangan yang sedikitnya telah berdiri 31 kantor di Jatim dan dalam program selanjutnya akan berdiri di setiap cabang minimal tiga unit, dari total 44 cabang di wilayah setempat.

"Ikhtiar pendirian 100 BMT NU dimaksudkan sebagai program menyongsong 1 Abad NU. Langkah ini merupakan respons terhadap upaya pendampingan UMKM untuk kemaslahatan Nadhliyin," ucap dia.

Menurut Mathor, sapaan akrabnya, pendirian lembaga keuangan BMT NU untuk membantu warga Nahdliyin terhindar dari jebakan rentenir, pinjaman daring dan sejenisnya.

Baca juga: Menkop UKM minta BMT maksimalkan potensi pasar keuangan syariah

Baca juga: Perkuat ekosistem keuangan syariah, BSI gandeng koperasi BMT Nusantara

Dengan program tersebut, lanjut dia, diharapkan memunculkan potensi sumber daya manusia berkualitas di organisasi, mulai dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pengurus dan Manajemen BMT (manajer, pimpinan cabang hingga staf).

Ia menjelaskan dengan berdirinya BMT NU di Jatim maka memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi peningkatan ekonomi umat, khususnya warga NU.

"Warga yang menyimpan dana mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari bank umum dan pembiayaan kepada UMKM dikendalikan secara kompetitif," katanya.

Sesuai dengan laba yang diperoleh maka Pengurus Wilayah NU, Pengurus Cabang NU dan MWC NU akan mendapatkan sisa hasil usaha (SHU).

"Saat ini sedang dijalin sinergi antarlembaga dan badang otonom di lingkungan NU, seperti Muslimat, Fatayat, LP Ma'arif, GP Ansor, dan pelaku UMKM," tutur Mathor.

Baca juga: MUI bahas peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat