Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyapa para perwakilan tani-nelayan seluruh Indonesia.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir dan beberapa perwakilan petani dari Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat mengungkapkan perasaaannya, suka duka, maupun ide-ide segar dari kaum tani-nelayan Indonesia.

Mereka meminta akses modal bagi kaum tani-nelayan dipermudah, impor beberapa jenis komoditi pangan dibatasi, harga cabai yang tidak stabil, hingga perlunya Bank Pertanian. Presiden mendengar serius pandangan mereka dan menjawab satu demi satu pertanyaan dan ungkapan perasaan para tani-nelayan.

Sejak 18 - 23 Juni 2011, wilayah Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi wilayah yang ramai oleh kehadiran sekitar 30.000 tani dan nelayan dari seluruh pelosok Tanah Air.

Dengan semangat yang menggelora, mereka berkumpul dalam acara Pekan Nasional (PENAS) XIII Petani-Nelayan Indonesia 2011.

Empat tahun lalu, PENAS XII 2007 digelar di Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara PENAS ini adalah kegiatan empat tahun sekali yang dihadiri oleh perwakilan petani-nelayan seluruh Indonesia, petani ASEAN dan petani Jepang, asosiasi dan organisasi profesi pertanian, penyuluh, peneliti, aparatur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Acara ini begitu strategis sebagai forum untuk tukar menukar informasi dan pengalaman, diseminasi teknologi, pengembangan diri dan apresiasi dan pengembangan kemitraan dan promosi hasil pertanian.

Presiden SBY melihat kegiatan PENAS ini bernilai strategis dalam menyatukan tani-nelayan Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor pertanian.

Keseriusan Pemerintah untuk membangun pertanian dalam arti luas tidak hanya pada periode 2009 - 2014 ini saja, namun telah menjadi tekad sejak tahun 2004. Tema "Revitalisasi Pertanian" menjadi salah satu prioritas yang ditegaskan oleh Presiden dalam skenario pembangunaan nasional pada kurun waktu 2004 - 2009.

Kebijakan Revitalisasi Pertanian terasa penting dalam konteks sosial-ekonomi-budaya masyarakat Indonesia. Pertanian sebagai salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi kita. Setting sosial kita masih diwarnai oleh masyarakat agraris yang menetap di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk di wilayah perdesaan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, entah menjadi pemilik lahan, buruh tani, nelayan, maupun dunia usaha yang terkait dengan pertanian.

Dengan konteks wilayah yang masih menyimpan sejuta potensi, sektor pertanian membawa sejuta harapan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Namun, sektor pertanian menghadapi perubahan sebagai akibat globalisasi seperti semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan, meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy), dan semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas di sektor pertanian.

Empat Kebijakan Pokok

Sejak 2004 strategi Revitalisasi Pertanian ditempuh dengan empat kebijakan pokok, yaitu kebijakan penguatan kemampaun petani dan nelayan, serta lembaga pendukungnya; kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan; kebijakan dalam peningkatan produktifitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan nelayan; serta kebijakan dalam pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.

Dari empat kebijakan dasar ini, sejumlah program pembangunan sektoral dikemas guna mewujudkan revitalisasi pertanian, seperti program peningkatan ketahanan pangan, program pengembangan agribisnis, program peningkatan kesejahteraan petani, program pengembangaan sumberdaya perikanan, dan program pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.

Komitmen yang tinggi dari sisi kebijakan dan program ini ditunjukkan pula dari kenaikan anggaran disektor pertanian dalam arti luas. Tidak hanya anggaran Kementerian Pertanian, namun porsi anggaran untuk pembangunan perdesaan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan pelbagai infrastruktur wilayah yang mendukung revitalisasi pertanian. Demikian pula, dalam mengembangan sektor pertanian, ada sejumlah program yang terkait sangat erat. Misalnya, keamanan dalam negeri untuk penangkapan pelaku illegal fishing dan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.

Demikian pula, kerjasama perdagangaan internasional dan kebijakan ekspor-impor, serta kebijakan industri hulu-hilir yang terkait dengan sektor pertanian. Selain itu, kebijakan pembiayaan merupakan aspek penting lainnya yang mendukung pengembangan tani-nelayan. Misalnya, pengembangaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian, serta kemampuan inovasi dan teknologi guna meningkatkan produksi, nilai tambah, dan antisipasi anomali iklim.

Menariknya, dalam mengembangkan usaha pertanian ini, Pemerintah mengedepankan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis.

Dalam hal perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan perikanan didekati dengan pendekatan minapolitan. Oleh karena itu, perwilayahan komoditas, pemetaan zona ekologi wilayah dan karakteristik sosial budaya menjadi faktor yang selalu dipertimbangkan dalam mengembangkan sektor pertanian di daerah-daerah.

Demikian pula, pertanian sangat erat dengan pembangunan perdesaan. Salah satu konsep yang diinisiasi adalah `ove village ove product`.

Ke depan, pada tahun 2009 - 2014, Presiden SBY juga telah menekankan pendekatan kewilayahaan berbasis pulau-pulau. Terakhir, enam koridor ekonomi wilayah dikemas dalam kebijakan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3I).

Kemajuan yang dicapai selama tujuh tahun terakhir ini adalah usaha kita bersama. Baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, penyuluh, dan para petani-nelayan.

Namun, Presiden SBY menyadari masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan.

Kita harus optimis untuk menyelesaikan sederet persoalan itu. Tidak ada hari tanpa usaha, kerja keras, dan harus bisa.
*(Penulis adalah Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah)

(A017)