Jakarta (ANTARA News) - Komisi IX DPR RI akan memboikot Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk rapat-rapat kerja ke depannya.

"Komisi IX akan memboikot Muhaimin. Kalau ada juga, saya sebagai Ketua Komisi tak akan ikut rapat dan keluar dari ruangan," kata Ketua Komisi IX Ribka Tjibtaning saat diskusi "Ruyati Dipancung, Dimana Peran Negara di Gedung, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, sejak munculnya kasus Ruyati pekan lalu, dirinya sebagai Ketua Komisi IX meminta kepada Muhaimin untuk segera rapat di DPR.

"Jawab Muhaimin waktu itu adalah bahwa dirinya menghadiri EXPO di Tegal dan tak bisa hadir. Ternyata Muhaimin menghadiri pelantikan Ketua DPC PKB Tegal," ujar Mbak Ning, panggilan Ribka Tjibtaning.

Begitu Muhaimin Iskandar mendengar bahwa Komisi IX DPR RI akan membahas anggaran, melalui ajudan Muhaimin, ia meminta kepada Ketua Komisi IX untuk segera diagendakan.

"Mbak Ning, Pak Menteri minta diagendakan untuk rapat soal anggaran. Saya jawab, tidak bisa. Ketika kasus Ruyati muncul, saya SMS, saya telepon, jawabannya menghadiri EXPO. Tapi kalau soal anggaran, Muhaimin buru-buru minta diagendakan," kata politisi PDIP itu.

Apa yang dilakukan oleh Muhaimin, katanya, adalah bentuk pelecehan kepada DPR.

"Muhaimin melecehkan DPR. Kita mau boikot. Saat dengar duit, telinganya langsung berdiri," kata Mbak Ning.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Istibsjaroh mengatakan hal yang sama.

"Saya mengirim SMS kepada Muhaimin untuk membahas soal Ruyati. Dia (Muhaimin) menjawab lagi hadiri pelantikan DPC PKB di Tegal. DPD dikibuli," kata Istibsjaroh.
(zul)