Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa bidang hukum mewarnai pemberitaan nasional, Kamis (13/1) kemarin, mulai dari KPK mengungkapkan tentang operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Penajam Paser Utara hingga kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan.

Berikut lima berita bidang hukum menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:

1. KPK lakukan OTT terhadap penyelenggara negara di Penajam Paser Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (12/1).

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

2. KPK amankan Rp1,4 miliar dari OTT Bupati Penajam Paser Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp1,4 miliar dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan kawan-kawan.

"Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp447juta serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke Gedung Merah Putih (KPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan kronologi tangkap tangan Abdul Gafur dan kawan-kawan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

3. Kemenkumham pindahkan terpidana mati ke Nusakambangan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memindahkan dua narapidana narkotika yang juga terpidana mati ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan.

"Kami telah memindahkan dua narapidana kategori bandar. Keduanya merupakan terpidana mati," kata Kepala Lapas Narkotika Jakarta Bayu Irsahara melalui keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

4. Presiden Jokowi perintahkan kasus proyek satelit Kemhan diusut tuntas

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan yang merugikan negara sekitar Rp800 miliar lebih, diusut dengan tuntas.

"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam.

Selengkapnya di sini

5. Kejagung usut dugaan pelanggaran dalam proyek satelit Kemhan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaam Agung Supardi mengatakan kasus tersebut sedang diselidiki oleh pihaknya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selengkapnya di sini