BKKBN: Kampung KB bantu daerah tertinggal lebih diperhatikan
13 Januari 2022 20:26 WIB
Tangkapan layar Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam Siaran Ngopi Sore Sonora bersama BKKBN yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (13/1/2022). (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyatakan adanya kampung Keluarga Berkualitas (KB) dapat membantu daerah yang tertinggal lebih diperhatikan oleh pemerintah.
“Memang kita memilih memprioritaskan daerah-daerah yang tertinggal, desa-desa yang tertinggal supaya mereka bisa naik kelas dan kesenjangannya berkurang,” kata Hasto dalam Siaran Ngopi Sore Sonora bersama BKKBN yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Hasto menyebut sampai hari ini jumlah kampung KB sudah mencapai sekitar 16 ribu kampung dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, 16 ribu kampung itu sudah tidak lagi termasuk pada daerah yang menjadi prioritas penanganan stunting (anak yang lahir dalam keadaan kerdil).
Baca juga: BKKBN: kampung KB perlu dapur sehat atasi "stunting"
Bila dilihat dari irisannya, hanya sembilan ribu desa yang masih dalam keadaan miskin meski fasilitas sudah memadai. "Berarti selama tahun 2014 ditetapkan oleh Presiden, kampung KB itu sudah mengurangi hampir 7 ribu desa. Itu sudah termasuk Indonesia bagian timur,” kata dia.
Menurut Hasto, dengan adanya kampung KB, kendala pada suatu kampung yang tertinggal dapat terlihat dan diprioritaskan oleh pemerintah.
Sebab, kampung KB akan mengadakan rembuk desa atau pergelaran lokakarya mini di tingkat kecamatan yang lebih menarik perhatian pemerintah setempat, juga masyarakat sekitar. Sehingga, berbagai sarana prasarana yang menunjang kualitas hidup warga bisa didapatkan.
Beberapa di antaranya, seperti masuknya aliran air bersih, listrik, pembangunan jamban untuk keluarga yang membutuhkan sampai pembangunan jalan desa.
“Kadang pemerintah daerah yang mengambil kebijakan, belum tentu bisa merekam secara persis mana kampung yang tertinggal. Sehingga, dengan cara kita, bisa memberikan suatu check mate kampung KB, maka akan menjadi perhatian mereka,” tegas Hasto.
Ia mengaku pihaknya ikut menyiapkan bidan supaya layanan program Keluarga Berencana (KB) menjadi terbuka dan tim pendamping keluarga untuk mengawal sekaligus mendampingi keluarga supaya bisa hidup lebih sehat dan terhindar dari stunting.
Baca juga: BKKBN dan Kemsos salurkan bantuan ke Kampung KB di Papua Barat
Baca juga: BKKBN: kampung KB sukses jika didukung sinergi kementerian dan lembaga
Melalui bidan dan tim pendamping inilah, selain bisa membantu menjaga kesehatan keluarga, BKKBN dapat mengumpulkan secara rinci keluarga mana yang membutuhkan bantuan dari kementerian atau lembaga terkait.
“Kita betul-betul mendatangi setiap keluarga, karena saya tahu betul, di kabupaten tidak memiliki program untuk mendatangi dan mendata one by one. Harapan kami kampung KB itu menjadi kampung yang terpotret dengan baik,” ucap dia.
“Memang kita memilih memprioritaskan daerah-daerah yang tertinggal, desa-desa yang tertinggal supaya mereka bisa naik kelas dan kesenjangannya berkurang,” kata Hasto dalam Siaran Ngopi Sore Sonora bersama BKKBN yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Hasto menyebut sampai hari ini jumlah kampung KB sudah mencapai sekitar 16 ribu kampung dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, 16 ribu kampung itu sudah tidak lagi termasuk pada daerah yang menjadi prioritas penanganan stunting (anak yang lahir dalam keadaan kerdil).
Baca juga: BKKBN: kampung KB perlu dapur sehat atasi "stunting"
Bila dilihat dari irisannya, hanya sembilan ribu desa yang masih dalam keadaan miskin meski fasilitas sudah memadai. "Berarti selama tahun 2014 ditetapkan oleh Presiden, kampung KB itu sudah mengurangi hampir 7 ribu desa. Itu sudah termasuk Indonesia bagian timur,” kata dia.
Menurut Hasto, dengan adanya kampung KB, kendala pada suatu kampung yang tertinggal dapat terlihat dan diprioritaskan oleh pemerintah.
Sebab, kampung KB akan mengadakan rembuk desa atau pergelaran lokakarya mini di tingkat kecamatan yang lebih menarik perhatian pemerintah setempat, juga masyarakat sekitar. Sehingga, berbagai sarana prasarana yang menunjang kualitas hidup warga bisa didapatkan.
Beberapa di antaranya, seperti masuknya aliran air bersih, listrik, pembangunan jamban untuk keluarga yang membutuhkan sampai pembangunan jalan desa.
“Kadang pemerintah daerah yang mengambil kebijakan, belum tentu bisa merekam secara persis mana kampung yang tertinggal. Sehingga, dengan cara kita, bisa memberikan suatu check mate kampung KB, maka akan menjadi perhatian mereka,” tegas Hasto.
Ia mengaku pihaknya ikut menyiapkan bidan supaya layanan program Keluarga Berencana (KB) menjadi terbuka dan tim pendamping keluarga untuk mengawal sekaligus mendampingi keluarga supaya bisa hidup lebih sehat dan terhindar dari stunting.
Baca juga: BKKBN dan Kemsos salurkan bantuan ke Kampung KB di Papua Barat
Baca juga: BKKBN: kampung KB sukses jika didukung sinergi kementerian dan lembaga
Melalui bidan dan tim pendamping inilah, selain bisa membantu menjaga kesehatan keluarga, BKKBN dapat mengumpulkan secara rinci keluarga mana yang membutuhkan bantuan dari kementerian atau lembaga terkait.
“Kita betul-betul mendatangi setiap keluarga, karena saya tahu betul, di kabupaten tidak memiliki program untuk mendatangi dan mendata one by one. Harapan kami kampung KB itu menjadi kampung yang terpotret dengan baik,” ucap dia.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
Tags: