Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Budi S Soepandji, mengatakan, saat ini Pancasila dalam keadaan "terjepit" di antara pusaran radikalisme dengan liberalisme.

"Pancasila saat ini "terjepit". Terjepit di tengah pusaran radikalisme dan liberalisme," kata Budi Susilo Soepandji dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional bertajuk "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Solusi dan Identitas Bangsa", di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Pancasila masih kokoh sebagai ideologi, pandangan hidup dan dasar negara.

"Namun pada kenyataannya muncul berbagai fenomena yang menunjukkan penerapan Pancasila semakin jauh dari harapan dan cita-cita pendiri bangsa," katanya.

"Pola pikir, pola sikap dan pola tindak berbagai komponen bangsa tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," katanya.

Sejak reformasi digulirkan, Indonesia dihadapkan dalam berbagai perubahan di berbagai aspek kehidupan. Perlahan-lahan, katanya, nilai-nilai Pancasila mulai tergeser.

"Di sisi lain pluralitas yang belum mampu dikelola menjadi alat pemersatu justru menjadi sesuatu yang menakutkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Sejarah maupun keberadaan Pancasila mulai dilupakan," katanya.

Selain itu, katanya, kondisi saat ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan mulai diabaikan. Ini ditandai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang makin meningkat.

"Pemahaman yang kurang terhadap rasa persatuan dan kesatuan bangsa kerap menimbulkan konflik SARA, etnonasionalime sempit yang menjurus ke gerakan separatisme," katanya.



Umat beragama

Sementara itu, toleransi antarumat beragama juga terdegradasi. "Kemiskinan, ketidakadilan, dan fanatisme agama yang sempit menjadi lahan subur bagi tumbuhnya faham radikalisme," katanya.

Kondisi ini menyatakan bahwa Pancasila berada di antara pusaran radikalisme dan liberalisme sehingga diperlukan sejumlah langkah konkret.

"Jangan melupakan sejarah. Sangat penting kita pelajari esensi di balik sejarah karena dalam sejarah terkandung nilai teladan dan moral yang tidak tenilai," katanya.

Untuk itu diperlukan langkah nyata dan sistematis yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Upaya aktualisasi sistematik yang dilakukan mencakup upaya yang bersifat politik, praktis, dan operasional.

Selain itu upaya politis sangat diperlukan mengingat Pancasila lahir melalui proses politik yang melibatkan seluruh kelompok dan golongan.

"Teladan yang ditunjukkan pendahulu bangsa harus dapat dijadikan contoh untuk menyusun rencana aksi guna melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila," katanya. (H017)