Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2010.

Pencapaian ini menjadi prestasi tersendiri bagi Gubernur Riau Rusli Zainal, karena opini WTP hanya berhasil diraih Riau dan Daerah Istimewa Yogyakarta dari 33 provinsi di ndonesia.

"Berkat kerja keras seluruh aparat pemerintahan Riau, kami bisa mencapai target ini," kata Rusli dalam siaran persnya, Selasa.

Rusli Zainal mengatakan, keberhasilan mendapat status paling tinggi penilaian audit laporan anggaran merupakan hasil kerja keras seluruh aparat pemerintahan Riau sejak enam bulan terakhir.

Ketika pada 2010, APDB Riau tahun 2009 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dirinya mencanangkan target agar untuk tahun berikut laporan hasil pemeriksaan bisa naik kelas menjadi WTP.

"Opini WTP ini kami jadikan momentum untuk terus semakin berkualitas," kata Gubernur Rusli.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Provinsi Riau Tahun 2010 dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Rizal Djalil dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Jumat (17/6).

Rusli mengatakan, salah satu tantangan terberat dalam pencapaian opini WTP itu adalah pembenahan pencatatan aset-aset pemerintah provinsi yang tersebar di banyak tempat. Untuk itu para sarjana akuntansi dikirimkan ke masing-masing dinas untuk mendorong pencatatan yang memenuhi standar seperti tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, sejak akhir 2010, dilakukan kampanye dengan memasang pin sebagai target batas waktu penyelesaian
pengelolaan aset.

"Seluruh upaya itu berbuah, dan pencatatan aset-aset bisa dilakukan dengan baik," kata Rusli.

Dia mengatakan opini WTP bukan tujuan utama. Sebab yang lebih penting adalah bagaimana mengimplementasikan, menganggarkan , mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan.

Menurut Rusli, tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, tepat dan mudah.

"Saya tekankan ini harus menjadi perhatian aparat pemerintahan Provinsi Riau," katanya.

Rusli menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus melaksanakan good corporate governance pada tahun-tahun mendatang. Seluruh aparat pemerintahan harus menjadi aparat yang open minded dan terus-menerus belajar.

"Peningkatan kapasitas dan kapabilitas akan terus kami dukung," ujar dia.

Sementara Wakil Ketua BPK Rizal Djalil saat penyerahan LHP itu mengatakan seluruh daerah bisa belajar ke Provinsi Riau bagaimana mengelola aset yang begitu besar, dan melaksanakan program ekonomi kerakyatan.

Dengan anggaran senilai Rp 4,2 triliun dan surplus Rp400 miliar merupakan prestasi yang sangat membanggakan.

"Tata kelola pemerintah yang baik bisa dicapai Pemerintah Provinsi Riau beriringan dengan memacu pertumbuhan ekonomi," katanya.(*)

(T.F004/A011)