Jakarta (ANTARA News) - Komisi III DPR RI akan membahas soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap almarhum Ruyati binti Satubi, tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin kepada pers di Gedung DPR Jakarta Senin mengatakan bahwa apabila pleno Komisi III DPR RI menyetujui maka komisi itu akan melakukan kunjungan ke kantor Kemenakertrans, Kemenlu, dan BNP2TKI.

"Pemerintah kecolongan dalam hal melindungi segenap warga negara. Untuk itu, Komisi III DPR RI mempertimbangkan kunjungan ke lapangan kepada instansi terkait untuk mendengar langsung bagaimana perlindungan HAM kepada warga di luar negeri dilaksanakan. Rencana ini akan kita lakukan bila pleno menyetujui," ujar Aziz Syamsuddin.

Dikemukakannya bahwa Komisi III DPR RI akan melakukan pleno dan membahas jangan-jangan ada pelanggaran HAM kepada Ruyati. "Kita juga ingin tahu bagaimana Kedutaan RI bekerja disana," ujar Aziz.

Menurut politisi Golkar ini, kejadian pancung itu merupakan peringatan keras bagi pemerintah yang dalam hal bertanggungjawab melindungi segenap warga negara Indonesia.

"Kita berharap jajaran Kemenlu sigap dalam mengindentifikasi persoalan hukum yang dihadapi WNI di luar negeri. Apalagi TKI merupakan aset negara dan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam mendatangkan devisa bagi negara. Simpati yang disampaikan oleh Kemenlu tidaklah cukup," ucap Aziz.

Kasus ini, menurut Aziz, juga sebagai pintu masuk untuk memperbaiki kinerja para diplomat di semua kantor perwakilan RI di luar negeri dan untuk menyempurnakan mekanisme dan sistem pengiriman tenaga melalui BNP2TKI.

Presiden SBY bersama para pembantunya harus menyikapi ini dengan serius. Karena parlemen dan masyarakat akan mempertanyakan bagaimana pembelaan yang seharusnya bisa dilakukan negara dalam kasus ini.

Aziz mendesak Pemerintah RI untuk meminta penjelasan resmi kepada Pemerintah Saudi Arabia. Bagaimanapun WNI yang diputus bersalah berhak mendapat perlakuan sesuai konvensi internasional.

"Sekali lagi ini pukulan telak bagi pemerintah RI. Kedepan kita berharap jangan terulang lagi seperti ini," kata Aziz. Apalagi, Aziz mengingatkan, baru-baru ini Presiden menyampaikan pidato di depan Organisasi Buruh Sedunia (ILO).

(D011/A041)