Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menyatakan, praktik mafia anggaran di DPR RI harus segera dihentikan agar tidak semakin merusak tatanan pemerintahan yang baik (good governance) serta proses demokratisasi yang sehat, bermartabat dan beradab.

Ia mengatakan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Sabtu, mengomentari sejumlah temuan berbagai kalangan tentang permainan anggota dewan, birokrat serta pengusaha dalam meloloskan anggaran-anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Kalau tidak segera menghentikan praktik mafia anggaran di legislatif dan eksekutif, maka boleh jadi nanti Negara di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan dianggap `peternak mafia` dan 'kleptokrasi," tandasnya.

Saat ini, menurutnya, praktik mafia anggaran antara eksekutif dan oknum-oknum anggota DPR RI yang di-`backing` para pengusaha (dengan iming-iming `fee`) sudah sangat memuakkan.

"Ini menuju pada pengrusakan moralitas bernegara yang dipraktikkan oleh para pemimpin rakyat, juga wakil rakyat," ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, Presiden Yudhoyono seharusnya menggunakan kewenangannya untuk menghentikannya.

"Jika Presiden pun menganggap dirinya tidak boleh mencampuri proses penegakkan hukum dan pembersihan KKN itu, berarti siap-siaplah rezim sekarang dicap `peternak mafia` dan kleptokrasi," ujar Laode Ida.

(M036)
(ANTARA)