Beirut (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Blok Masa Depan, yang didukung Barat, di Lebanon, Selasa (14/6), mengecam pemerintah yang baru dibentuk di negeri itu dan didominasi oleh kubu dukungan Suriah serta Iran, tapi menyatakan penentangannya akan "bersifat damai dan demokratis".

Setelah pertemuan mingguannya Selasa, blok tersebut mengatakan di dalam satu pernyataan Perdana Menteri Najib Mikati kehilangan peluang untuk membentuk kabinet profesional yang independen dan memilih untuk "melayani Hizbullah". Ditambahkannya, proses pembentukan kabinet itu "dilandasi atas ketidakseimbangan politik".

Blok tersebut menyatakan blok itu bertanya-tanya mengenai pendirian pemerintah baru mengenai Pengadilan Khusus bagi Lebanon (STL), dan menyeru pemerintah agar menegaskan sikap tentang Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah baru Lebanon dibentuk Senin, setelah hampir lima bulan kevakuman. Pemerintah baru itu didominasi oleh Aliansi 8 Maret, serta beberapa anggota independen yang dicalonkan oleh Presiden Michel Suleiman dan Mikati, demikian laporan Xinhua, yang dipantau ANTARA di Jakarta, Rabu.

Aliansi 14 Maret, yang dipimpin oleh Blok Masa Depan, telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan pemerintah yang dipimpin perdana menteri yang disahkan Hizbullah.

Aliansi 8 Maret pada 12 Januari menjatuhkan pemerintah Saad al-Hariri, setelah lama terjadi sengketa mengenai penyelidikan STL mengenai pembunuhan mantan perdana menteri Rafik al-Hariri, ayah Saad, pada 2005.

(Uu.C003) (*)