Jakarta (ANTARA) - CEO Indonesia Ocean Justice Initiave (IOJI) Achmad Santoso mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan pembangunan kelautan secara berkelanjutan ialah ketidaktersediaan data yang akurat mengenai kekayaan laut.

Selain itu juga tidak ada data mengenai kesehatan laut, distribusi manfaat sumber daya kelautan secara berkeadilan, pembiayaan transformasi pembangunan kelautan, dan literasi kelautan.

“Data yang akurat ini diperlukan untuk mengembangkan rencana pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017, dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional (Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek),” ungkapnya dalam webinar Kilas Balik Kebijakan Kelautan 2021 dan Proyeksi 2022 yang diadakan IOJI, Jakarta, Jumat.

Baca juga: KKP: Kearifan lokal pondasi jaga kekayaan sumber daya laut nasional

Arahan dan komitmen Indonesia di tingkat internasional dianggap harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh dengan menyusun Rencana Pembangunan Laut Berkelanjutan (RPLB) yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) menjadi koordinator bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Riset dan Inovasi Nasinal (BRIN), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selanjutnya RPLB, RPJPN, dan RPJMN perlu diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat operasional dan teknis. Sehingga pembangunan kelautan secara berkelanjutan dapat benar-benar dilaksanakan untuk mewujudkan kejayaan melalui kebijakan triple win (tiga kemenangan) yang terdiri dari elemen masyarakat, alam, dan ekonomi.

Baca juga: Tiga sektor ini jadi potensi dasar dorong ketahanan maritim nasional

“Artinya, dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik terkait dengan kelautan perlu dipertimbangkan ketiga kepentingan tersebut secara sama dan seimbang,” kata Achmad Santoso.

Upaya melaksanakan pembangunan kelautan secara berkelanjutan adalah implementasi dari paradigma pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Serta berupa solusi untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut, pembangunan ekonomi kelautan, maupun kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan kecil.