Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan arahan Presiden Joko Widodo agar Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan, merupakan wujud komitmen pemerintah mendukung dan mendorong pengesahan RUU tersebut.

“Perhatian khusus Presiden terhadap RUU TPKS bukan tanpa alasan, melainkan dengan melihat perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang saat ini sangat mendesak untuk ditangani. RUU TPKS harus dapat menjadi payung hukum yang memadai dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual,” ujar Jaleswari dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden Jokowi dorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dia mengatakan sebagai langkah konkret, Presiden meminta Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera melakukan konsultasi kepada DPR guna membahaslangkah-langkahyang diperlukan dalam percepatan pembentukan RUU TPKS.

Secara paralel, Presiden juga memberikan arahan bagi Gugus Tugas Pemerintah untuk segera memulai penyusunan kajian awal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan mengacu padadraf RUU TPKS yang disusun oleh DPR.

Sesuai dengan tugas Kantor Staf Presiden (KSP) dalam pengendalian program-program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, KSP turut menjadi anggota dari Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS, yang merupakan salah satu produk hukum strategis.

Dalam prosesnya, Gugus Tugas Pemerintah telah mengawal RUU TPKS dengan intensitas dan kapasitas optimal dari seluruh kementerian dan lembaga terkait. Gugus Tugas ini juga telah melibatkan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan perspektif secara holistik.

“Urgensi pengesahan RUU TPKS sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Arahan-arahan Presiden terkait RUU TPKSsangat jelas dan perlu ditindaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan dengan mengesampingkan ego politik dan sektoral dan menempatkan semangat menciptakan perlindungan bagi seluruh warga negara dari ancaman kekerasan seksual sebagai tujuan utama,” tegas Jaleswari.

Baca juga: Presiden perintahkan menteri koordinasi dengan DPR terkait RUU TPKS

Baca juga: DPR sambut baik respons Presiden dorong pengesahan RUU TPKS