Medan (ANTARA News) - Komite Normalisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan kongres organisasi sepak bola nasional itu, kata pengurus PSMS Medan, Surianto Herman.

"Kemendagri harus dilibatkan tetapi tidak harus secara resmi," ujarnya di Medan, Kamis, terkait rencana safari Ketua Komite Normalisasi PSSI, Agum Gumelar, untuk mengonsolidasikan kegiatan Kongres PSSI.

Surianto menilai, berdasarkan ketentuan asosiasi federasi sepak bola internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA), maka pemerintah tidak boleh ikut campur dalam persepakbolaan.

Namun, ia menilai, khusus untuk polemik persepakbolaan di Tanah Air perlu diambil inisiatif dengan melibatkan pemerintah, khususnya Kemendagri secara transparan dan terbuka.

Keterlibatan Kemendagri, menurut dia, dengan cara memberikan imbauan agar bupati dan wali kota yang mayoritas menjadi Ketua Umum PSSI di daerah masing-masing menghadiri langsung kongres tersebut.

Jika bupati dan wali kota yang mayoritas menjadi Ketua Umum PSSI itu hadir, ia mengemukakan, maka diperkirakan kongres tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Hal itu, dinilainya, karena bupati dan wali kota tersebut tidak mudah terpancing atau terlibat dalam hal-hal yang dapat mengacaukan proses pemilihan yang jujur dan profesional.

Ia mencontohkan, kemungkinan adanya aspek permainan uang (money politic).

"Jika tidak, maka hampir dapat dipastikan Kongres PSSI akan ricuh lagi," katanya.

Menurut Surianto, berdasarkan perkiraannya bila seluruh klub di tanah air dilibatkan, maka kemungkinan Kongres PSSI akan dihadiri sekira 110 organisasi sepak bola.

Dari jumlah itu, ia menilai, hanya delapan klub yang bukan di bawah kepemimpinan kepala daerah karena menjadi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pribadi.

Kedelapan klub itu adalah Bontang FC, Gresik United, Persiba, Pupuk Kaltim, dan Semen Padang yang merupakan milik BUMN, serta Pro-Titan, Arema Malang, dan Pelita Jaya yang merupakan klub milik pribadi.

Dengan mayoritasnya klub yang dipimpin kepala daerah sebagai peserta, ia mengemukakan, maka Kongres PSSI yang akan dihadiri bupati dan wali kota itu memiliki peluang besar untuk berjalan sukses.

Jika masih ada pengurus klub yang berupaya untuk terlibat dalam intrik yang dapat mengisruhkan Kongres PSSI, ia pun berharap, maka keberadaan bupati dan wali kota diperkirakan dapat meredamnya.

"Masa` bupati dan wali kota itu tidak dapat mendinginkan suasana," katanya menambahkan.
(T.I023/R007)