Kota Gaza (ANTARA News) - Perwakilan dari kelompok-kelompok Fatah dan HAMAS akan bertemu di Kairo pada 14 Juni untuk membahas pembentukan pemerintah sementara, kata seorang pejabat HAMAS, Rabu.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan HAMAS, Ezzat al-Rasheq mengatakan, pertemuan itu akan menindaklanjuti sejumlah masalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani kedua pihak bulan lalu.

"Pertemuan mendatang antara Hamas dan Fatah adalah Selasa depan, 14 Juni," kata Rasheq.

"Pertemuan itu... akan dipusatkan pada pembentukan pemerintah Palestina, masalah tahanan politik dan pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi di lapangan," tambahnya.

Perjanjian persatuan yang ditandatangani kedua pihak yang telah lama bersaing itu menetapkan pembentukan pemerintah sementara yang terdiri dari anggota independen untuk meletakkan landasan bagi pemilihan legislatif dan presiden dalam waktu satu tahun.

Pejabat senior Fatah Nabil Shaath mengatakan bulan lalu, ia memperkirakan pembentukan final pemerintah disepakati sebelum 6 Juni, namun hingga kini belum ada pengumuman mengenai susunan pemerintah.

Kedua kelompok itu dikabarkan masih melakukan negosiasi mengenai siapa yang akan menjadi perdana menteri. Pemimpin Fatah yang juga Presiden Palestina Mahmud Abbas mendukung perdana menteri saat ini, Salam Fayyad, namun Hamas berkeberatan.

Perjanjian rekonsiliasi itu juga mendesak kedua pihak menangani permasalahan mengganjal lain, termasuk pembebasan tahanan politik dan integrasi pasukan keamanan mereka masing-masing pada akhirnya.

Perjanjian itu bertujuan mengakhiri tahun-tahun persaingan antara kedua kelompok itu, yang memuncak pada 2007, setahun setelah HAMAS mencapai kemenangan mengejutkan dalam pemilihan umum legislatif.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa.

Israel menggempur habis-habisan Jalur Gaza dua setengah tahun lalu dengan dalih untuk menghentikan penembakan roket yang hampir setiap hari ke wilayah negara Yahudi tersebut.

Perang di dan sekitar Gaza meletus lagi setelah gencatan senjata enam bulan berakhir pada 19 Desember 2008.

Israel membalas penembakan roket pejuang Palestina ke negara Yahudi tersebut dengan melancarkan gempuran udara besar-besaran dan serangan darat ke Gaza dalam perang tidak sebanding yang mendapat kecaman dan kutukan dari berbagai penjuru dunia.

Operasi "Cast Lead" Israel itu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza. Tiga-belas warga Israel, sepuluh dari mereka prajurit, tewas selama perang itu.

Proses perdamaian Timur Tengah macet sejak konflik itu, dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas hingga kini masih tetap diblokade oleh Israel.
(M014)