Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan akan menjadi modal menjelang mulai berjalannya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada 2022.

"Saya meyakini bahwa pelaksanaan yang baik terhadap sembilan lompatan akan menjadi modal besar bagi kita untuk menjalankan amanah yang besar juga, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang kita mulai tahun 2022," kata Menaker Ida dalam acara Resolusi Kemnaker 2022 diadakan dan diikuti secara virtual di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemnaker: Semangat JKP hadirkan negara di setiap isu ketenagakerjaan

JKP adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyasar pekerja atau buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan bantuan tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Program itu mulai berjalan pada Februari 2022.

Sembilan lompatan ketenagakerjaan adalah langkah strategis yang disiapkan Kemnaker untuk menghadapi berbagai isu ketenagakerjaan.

Dalam resolusi 2022, sembilan lompatan ketenagakerjaan diharapkan Menaker Ida juga dapat membantu pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan.

"Pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai terobosan dalam pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan," ucap Ida.

Sembilan lompatan itu terdiri atas transformasi balai latihan kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda dan perluasan pasar kerja luar negeri.

Baca juga: Sekjen Kemnaker: JKP revolusi senyap negara bantu pekerja korban PHK

Baca juga: Kemnaker siapkan sistem Siap Kerja untuk pemanfaat JKP

Terdapat pula visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan dan reformasi birokrasi.

Secara khusus Menaker Ida menyoroti pentingnya reformasi birokrasi sebagai resolusi kedua Kemnaker pada 2022. Dia menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang dirasakan masih menghambat, multitafsir serta tumpang tindih.

Sementara pada resolusi ketiga, Menaker menginginkan agar setiap unit di lingkungan Kemnaker saling mendukung dan berkolaborasi untuk menyukseskan perhelatan G20 pada tahun ini.