Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengajak masyarakat untuk menjadikan vaksinasi COVID-19 dan disiplin protokol kesehatan (prokes) sebagai resolusi yang perlu dicapai pada 2022.

"Kita harus punya resolusi. Kita bersama harus keluar dari pandemi ini. Bagaimana disiplin prokes dan mematuhi kebijakan pemerintah. Untuk yang belum divaksin, resolusinya harus segera divaksin dan disiplin prokes," kata Siti Nadia Tarmizi dalam agenda Podcast Kemencast "Jujur Berani Bersama Juru Bicara" yang diikuti dari YouTube Kemenkes RI di Jakarta, Senin.

Nadia mengatakan hal istimewa dari vaksinasi dan disiplin prokes adalah membawa bangsa Indonesia cenderung lebih aman dari gelombang lanjutan pandemi COVID-19.

Baca juga: Presiden Jokowi: Vaksinasi COVID-19 capai 281 juta dosis

Baca juga: Gejala Omicron berdasarkan status vaksinasi


"Istimewanya Indonesia, kalau sekarang ini banyak negara sudah gelombang empat dan lima, kita masih gelombang dua dan kita waspada gelombang tiga karena kita tetap patuh prokes," katanya.

Menurut Nadia, pemerintah masih mengejar pemenuhan cakupan vaksinasi pada kelompok masyarakat rentan yang memiliki kemungkinan keparahan atau meninggal dunia saat tertular SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Terkait latar belakang tersebut, Nadia mengatakan rencana vaksinasi booster atau dosis ketiga sebagai penguat antibodi, perlu mempertimbangkan pemenuhan vaksin pada kelompok rentan.

"Dulu pemerintah merencanakan bahwa kita akan melakukan pemberian booster kalau 208 juta ditambah anak-anak 26,4 juta ini divaksin dulu," katanya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P Kemenkes itu mengatakan pandemi COVID-19 tidak akan selesai kalau semua orang yang sesuai sasaran vaksinasi belum dapat vaksin lengkap atau dosis pertama dan kedua.

"Karena, kalau ada yang bolong, kan masih ada celahnya, virus tadi masuk dan berkembang biak di sel tubuh manusia," katanya.

Untuk itu, Kemenkes RI berkomitmen agar semua kelompok sasaran harus mendapatkan vaksin supaya tidak ada celah virus untuk berduplikasi, bahkan bermutasi.

Baca juga: Komnas KIPI: Belum ada kasus meninggal akibat vaksinasi COVID-19

Nadia menambahkan vaksinasi booster menjadi pilihan pemerintah menyusul laporan sejumlah jurnal ilmiah seputar penurunan efikasi vaksin yang dipicu varian baru, seperti Omicron maupun Delta.

"Varian Omicron ini dikatakan bisa mengelabui kekebalan tubuh kita, secara alamiah efikasi vaksin itu turun, kita tahu dari beberapa jurnal ilmiah, ditambah mutasi virus yang juga menurunkan efikasi vaksin, pilihan tempat ini segera kita mulai booster," katanya.

Ia memastikan booster dipastikan bergulir untuk masyarakat umum di Indonesia setelah kajian terkait pelaksanaan dan petunjuk teknis telah rampung. "Sekarang kita masih menunggu kajian-kajian terkait pelaksanaan booster ini, apakah nanti kita mulai untuk semua orang atau kelompok tertentu," katanya.