Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf, meminta kepada Komisi I DPR RI untuk memberikan dukungan kepada LKBN ANTARA, RRI dan TVRI.

"Kita minta dukungan kepada Komisi I DPR RI agar memberikan dukungan dan penguatan secara kelembagaan terhadap LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI sehingga bisa bersinergi untuk membangun bangsa baik ke dalam maupun ke luar negeri," kata Mukhlis sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, model penguatan agenda media ke dalam adalah membangun dan memperkuat pembangunan karakter. Sedangkan untuk ke luar negeri adalah bagaimana bisa mempromosikan Indonesia ke dunia internasional.

"LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI sebagai penyedia konten siap bermitra dengan negara, pemerintah, DPR RI dan komponen lain agar konten itu lebih baik dan memenuhi tiga kriteria seperti educating (pendidikan), enlighting (mencerahkan), dan empowering (memberdayakan) publik," katanya.

Mukhlis menambahkan, LKBN ANTARA juga akan mengajukan dana Public Service Obligation (PSO) tahun 2012 kepada DPR RI sebesar Rp110 miliar.

"Tujuannya adalah konten media yang disajikan dan diproduksi bisa lebih baik, lebih besar melalui multimedia, network provider yang bekerjasama dengan TV lokal, TV berbayar, LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI dalam rangka membangun bangsa," kata Mukhlis.

Selain itu, LKBN ANTARA sebagai motor akan mengajak semua pemilik jaringan, TVRI, RRI dan pimpinan redaksi semua media massa melakukan evaluasi terkait sistem media dan agenda media.

"Kita akan bahas setiap minggunya dengan pemilik media sekaligus mengevaluasinya. Intinya adalah bagaimana media massa ini menjadikan masyarakat yang lebih baik," kata Mukhlis.

Selain Perum LKBN ANTARA, peserta RDP lainnya adalah Dewan Pers, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
(zul)