Jakarta (ANTARA) - DPP Partai Demokrat dalam catatan Evaluasi 2021 yang disiarkan di Jakarta, Jumat, mendorong pemerintah lebih terbuka pada kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut Demokrat, kritik dan masukan publik merupakan bukti adanya keterbukaan dari pemerintah terhadap partisipasi masyarakat.

"Semua elemen bangsa ini baik di dalam maupun di luar pemerintahan punya tujuan yang sama. Bagaimana agar bangsa ini bisa segera keluar dari pandemi. Bagaimana agar dampak pandemi ini tidak terlalu besar dan menelan banyak korban rakyat Indonesia," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih banyak menerima masukan-masukan dari berbagai kelompok masyarakat terutama pada masa pandemi COVID-19.

Herzaky lewat catatan tertulisnya itu menilai dampak pandemi dapat cepat ditekan jika saran-saran dari publik, termasuk akademisi dan kelompok masyarakat sipil cepat direspon oleh pemerintah.

"Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak baru pemerintah mau mendengarkan," tutur Herzaky.

Baca juga: Kominfo raih indeks tertinggi dalam Evaluasi E-Goverment 2021

Baca juga: Komnas HAM Papua mengevaluasi kinerja pelayanan 2021

Dalam catatan yang sama, Partai Demokrat juga berharap pemerintah lebih cepat membuat kebijakan yang dapat mencegah penyebaran varian baru COVID-19, yaitu omicron.

"Jangan menunggu korban berjatuhan baru kemudian mengambil langkah keras," ucap dia.

Tidak hanya itu, Demokrat berharap ke depannya pemerintah masih memprioritaskan atau fokus pada sektor kesehatan.

"Jika rakyat sehat, lebih mudah untuk memulihkan ekonomi. Seperti yang diingatkan berulang kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Partai Demokrat juga meminta para pejabat publik tidak terlibat pada bisnis terkait penanganan pandemi COVID-19.

Alasannya, itu menunjukkan adanya konflik kepentingan yang dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

"Para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi," katanya.

Ia menegaskan jika masyarakat mulai tidak percaya itu dapat menghambat pelaksanaan berbagai program penanggulangan pandemi.