Jakarta (ANTARA News) - Komite Normalisasi telah menetapkan Kota Solo di Jawa Tengah sebagai tuan rumah Kongres PSSI 30 Juni mendatang yang mengagendakan pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif.

"Sebetulnya ada empat kota yang mengajukan diri menjadi tuan rumah, tapi Komite Normalisasi telah menetapkan Kota Solo sebagai lokasi kongres dengan berbagai pertimbangan," kata Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar di Jakarta, Senin.

Empat kota yang menjadi nominasi sebagai tuan rumah kongres adalah Palembang (Sumatera Selatan), Yogyakarta, Jakarta dan Solo.

Menurut dia, pertimbangan dipilihnya Kota Solo antara lain karena letaknya yang mudah dijangkau dari semua daerah di Indonesia. Selain itu kota itu juga mempunyai sejarah panjang mengenai sepak bola Indonesia dan setiap kegiatan yang digelar di sana berjalan sukses.

"Ini juga sebagai sebuah penghargaan bagi masyarakat Jawa Tengah terutama masyarakat Solo dan sekitarnya yang selama ini mempunyai peran besar dalam persepakbolaan nasional," katanya menambahkan.

Mantan Ketua Umum PSSI periode 1999-2003 itu menambahkan, terkait dengan dipilihnya tanggal 30 Juni atau sama dengan batas akhir yang diberikan FIFA itu bukan tanpa alasan yang salah satunya adalah untuk mematangkan persiapan agar kongres berjalan lancar.

"Kami ingin kongres berjalan sesuai dengan agenda yang ada. Untuk itu semua pihak harus mendukung pelaksanaannya," kata mantan Menteri Perhubungan itu.

Agum menjelaskan, guna mempercepat dalam proses administrasi pihaknya akan langsung mengirim surat undangan pada pemilik suara yang telah terdata sebelumnya, serta para calon ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksektutif PSSI 13 Juni nanti.

Pada surat undangan tersebut juga dilampirkan kelengkapan-kelengkapan kongres yang memiliki agenda utama pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksektutif PSSI periode 2011-2015.

Kongres PSSI di Solo Jawa Tengah merupakan Kongres Luar Biasa. Pada kongres sebelumnya di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (20/5) berakhir "deadlock" atau belum mendapatkan keputusan.

Dampaknya kasus itu dibawa ke FIFA untuk mencari penyelesaian dan telah diputuskan bahwa pelaksanaan kongres harus dilakukan sebelum 30 Juni. Jika kongres nanti gagal maka Indonesia terancam sanksi suspend per 1 Juli nanti.

(B016/R010)