Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lembaganya pada tahun 2022 mendorong empat isu prioritas untuk mengoptimalkan kerja pemberantasan korupsi.

"Pada tahun 2022, KPK akan mendorong 4 isu prioritas," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Empat isu prioritas tersebut, yaitu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, pengawasan profesional "enablers" dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan korupsi di sektor "renewable energy".

KPK, kata dia, juga akan mengusung "vocal point" dalam "Anti-Corruption Working Group" (ACWG) 2022 untuk mendukung Indonesia yang kini turut memegang keketuaan G20.

Baca juga: Anggota DPR apresiasi kinerja KPK maksimal selamatkan keuangan negara

Selanjutnya, kata Firli, untuk terus memaksimalkan trisula pemberantasan korupsi yang lebih cepat dan tepat, KPK telah memiliki Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemberantasan Korupsi atau Indeks Integritas Indonesia.

Ia menyebut SPI akan menjadi "traffic light" bagi seluruh penyelenggara negara di 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota agar berhati-hati, dan mengetahui tingkat risiko korupsi.

"SPI akan merumuskan indikator pendidikan dan pencegahan korupsi untuk model perbaikan terbaik. Ketika suatu kultur kerja dan sistem terdeteksi kuning atau harus berhati-hati atau merah berarti sangat berpotensi dilakukan langkah penindakan. Kerja-kerja KPK ke depan akan sangat diupayakan lebih cepat dan terukur sesuai amanah undang-undang," ucap Firli.

Baca juga: Capaian kinerja KPK 2021 dari pencegahan hingga penindakan
Baca juga: KPK klaim selamatkan keuangan negara/daerah Rp35,9 triliun selama 2021

Ia meminta masyarakat mendoakan agar KPK semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi, membangun, dan menyelaraskan orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara di Indonesia.

"Mari, kita songsong 2022 dengan ikut aktif dalam orkestra pemberantasan korupsi yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk menggeser peradaban dan budaya lama dengan peradaban dan budaya antikorupsi agar negeri ini dapat mewujudkan cita-cita, impian, dan harapan Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia cerdas, Indonesia aman, dan berkeadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote," tuturnya.