Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespons keluhan petani terkait pembangunan pabrik semen di sekitar Gunung Kendeng, Tegaldowo, Kabupaten Rembang.

"Saya minta Pemprov Jateng segera merespons keluhan warga, khususnya dari kalangan petani," kata LaNyalla di sela kegiatan reses di Jawa Timur, Kamis.

Baca juga: Pemerintah upayakan solusi terbaik bagi masyarakat sekitar pabrik semen Rembang

Ia mengatakan selain merusak alam, para petani juga sangat terganggu dengan suara alat berat dari pabrik semen. Akibatnya, burung-burung yang membantu petani secara alami menjaga sawah dari serangan hama kini tak ada lagi.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan masyarakat merasa dirugikan dengan pendirian pabrik semen yang tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

"Pabrik semen yang beroperasi membuat debu di area tambang berwarna putih dan merusak hasil panen. Tanaman jagung para petani rusak tak laik dipetik, apalagi dijual. Hal ini terjadi sejak tahun 2018, bahkan tak bisa berbuah selama setahun," ujar LaNyalla.

Selain hasil ladang yang rusak, LaNyalla juga mendapat laporan jika pendirian pabrik berpengaruh terhadap pasokan air juga jauh berkurang. Padahal, air merupakan kebutuhan vital, tak hanya untuk irigasi pertanian, tetapi juga untuk hajat hidup masyarakat sehari-hari.

"Saya meminta Pemprov Jateng untuk segera merespons permasalahan tersebut dengan memberikan rasa adil kepada petani yang dirugikan akibat beroperasinya pabrik semen tersebut. Hajat hidup warga harus diperhatikan dan tidak boleh dirugikan oleh salah satu pihak," kata LaNyalla.

Baca juga: Pabrik Semen Indonesia di Rembang perhatikan kajian lingkungan hidup

Baca juga: Badan Geologi ESDM belum temukan sungai bawah tanah di Rembang

Dalam kasus ini, LaNyalla menilai keputusan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat sekitar, karena pada titik inilah keberpihakan pemerintah akan dinilai oleh masyarakat.

"Masyarakat butuh rasa keadilan. Dalam kasus ini, keberpihakan pemerintah menentukan kehadirannya untuk rakyat atau pemilik modal," tutur LaNyalla.