Senator Pastika minta masyarakat Bali jaga Lembaga Perkreditan Desa
29 Desember 2021 23:53 WIB
Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika (tengah) bersama dengan Ketua LPD Desa Adat Kedonganan Ketut Madra dan Bendesa Adat Kedonganan Dr Wayan Merta. ANTARA/Ni Luh Rhismawati
Badung (ANTARA) - Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika meminta masyarakat Bali untuk terus menjaga eksistensi Lembaga Perkreditan Desa karena terbukti mampu bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Saya bangga LPD kita tetap eksis di tengah kondisi pandemi saat ini," kata Pastika saat mengadakan kegiatan reses ke LPD Desa Adat Kedonganan di Kabupaten Badung, Rabu.
Mantan Gubernur Bali dua periode ini melihat kepercayaan masyarakat terhadap LPD masih tetap terjaga, di tengah kondisi lembaga keuangan lainnya yang banyak mengalami persoalan karena dampak pandemi COVID-19.
"Kepercayaan yang tinggi masyarakat pada LPD ini, karena pendekatan yang digunakan secara sekala dan niskala (jasmani dan rohani)," ujarnya.
Melalui keberadaan LPD di setiap desa adat, tak saja membantu masyarakat adat untuk memenuhi keperluan dari sisi keuangan seperti akses kredit dan layanan tabungan, sekaligus membantu pendanaan untuk ritual keagamaan.
"LPD ini hanya ada di Bali. Perjuangan mempertahankan eksistensi LPD agar tidak tunduk dalam aturan Lembaga Keuangan Mikro juga tidak mudah," ucap anggota Komite 2 DPD itu.
Terlebih, kata Pastika, pandemi itu belum jelas kapan akan berakhirnya, namun masyarakat tetap harus bekerja. Supaya tetap bisa bekerja, haruslah ada modal dan LPD menjadi salah satu tempat masyarakat untuk mengakses permodalan.
Sementara itu, Ketua LPD Desa Adat Kedonganan Ketut Madra mengaku bersyukur dengan berbagai terobosan yang dilakukan, hingga saat ini LPD setempat masih bisa bertahan.
LPD yang berusia 30 tahun lebih itu saat ini nilai asetnya mencapai Rp408 miliar. "Pada awal-awal berdiri, kami sempat mengalami tantangan bersaing dengan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun, banyak BPR akhirnya tutup saat krisis moneter tahun 1998 dan kondisi itu menguntungkan keberadaan LPD," ucapnya.
Untuk mengembangkan aset LPD Kedonganan, upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengoperasikan 100 taksi setelah masa krisis moneter, membangun dan mengelola 24 warung ikan bakar, di samping melalui edukasi pentingnya keberadaan LPD melalui banjar-banjar (dusun) dan sejumlah usaha kreatif lainnya.
LPD Kedonganan juga membantu 30 KK warga kurang mampu untuk mendapatkan rumah di kawasan Ungasan, Kabupaten Badung, yang pembayarannya dengan cara mencicil setiap bulan, dengan perjanjian "sekala niskala".
"Untuk membantu warga, dalam masa pandemi, kami juga memberikan bantuan sembako kepada warga setempat dengan nilai mencapai Rp5 miliar," kata Madra.
Bendesa Adat Kedonganan Dr Wayan Merta menambahkan, dengan berbagai guncangan keadaan yang terjadi, LPD setempat tetap bisa bertahan karena telah terbangun kepercayaan di masyarakat.
"Tim juga aktif mensosialisasikan ke masyarakat dan anak-anak muda terlibat secara aktif mengkomandoi LPD. Kami memberikan contoh-contoh nyata sehingga masyarakat percaya," ucapnya.
Dari dana pengelolaan LPD, setiap tiga tahun bisa dilaksanakan upacara Ngaben gratis bagi warga dan untuk kegiatan ritual aci di desa dan pertahunnya juga disiapkan dana lebih Rp500 juta.
Baca juga: Polisi di Bali menahan bendahara LPD atas penggelapan Rp1,5 miliar
Baca juga: Kejari Denpasar memeriksa 10 saksi dugaan korupsi LPD Serangan
Baca juga: Kejari Buleleng menetapkan ketua LPD tersangka korupsi Rp137 miliar
"Saya bangga LPD kita tetap eksis di tengah kondisi pandemi saat ini," kata Pastika saat mengadakan kegiatan reses ke LPD Desa Adat Kedonganan di Kabupaten Badung, Rabu.
Mantan Gubernur Bali dua periode ini melihat kepercayaan masyarakat terhadap LPD masih tetap terjaga, di tengah kondisi lembaga keuangan lainnya yang banyak mengalami persoalan karena dampak pandemi COVID-19.
"Kepercayaan yang tinggi masyarakat pada LPD ini, karena pendekatan yang digunakan secara sekala dan niskala (jasmani dan rohani)," ujarnya.
Melalui keberadaan LPD di setiap desa adat, tak saja membantu masyarakat adat untuk memenuhi keperluan dari sisi keuangan seperti akses kredit dan layanan tabungan, sekaligus membantu pendanaan untuk ritual keagamaan.
"LPD ini hanya ada di Bali. Perjuangan mempertahankan eksistensi LPD agar tidak tunduk dalam aturan Lembaga Keuangan Mikro juga tidak mudah," ucap anggota Komite 2 DPD itu.
Terlebih, kata Pastika, pandemi itu belum jelas kapan akan berakhirnya, namun masyarakat tetap harus bekerja. Supaya tetap bisa bekerja, haruslah ada modal dan LPD menjadi salah satu tempat masyarakat untuk mengakses permodalan.
Sementara itu, Ketua LPD Desa Adat Kedonganan Ketut Madra mengaku bersyukur dengan berbagai terobosan yang dilakukan, hingga saat ini LPD setempat masih bisa bertahan.
LPD yang berusia 30 tahun lebih itu saat ini nilai asetnya mencapai Rp408 miliar. "Pada awal-awal berdiri, kami sempat mengalami tantangan bersaing dengan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun, banyak BPR akhirnya tutup saat krisis moneter tahun 1998 dan kondisi itu menguntungkan keberadaan LPD," ucapnya.
Untuk mengembangkan aset LPD Kedonganan, upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengoperasikan 100 taksi setelah masa krisis moneter, membangun dan mengelola 24 warung ikan bakar, di samping melalui edukasi pentingnya keberadaan LPD melalui banjar-banjar (dusun) dan sejumlah usaha kreatif lainnya.
LPD Kedonganan juga membantu 30 KK warga kurang mampu untuk mendapatkan rumah di kawasan Ungasan, Kabupaten Badung, yang pembayarannya dengan cara mencicil setiap bulan, dengan perjanjian "sekala niskala".
"Untuk membantu warga, dalam masa pandemi, kami juga memberikan bantuan sembako kepada warga setempat dengan nilai mencapai Rp5 miliar," kata Madra.
Bendesa Adat Kedonganan Dr Wayan Merta menambahkan, dengan berbagai guncangan keadaan yang terjadi, LPD setempat tetap bisa bertahan karena telah terbangun kepercayaan di masyarakat.
"Tim juga aktif mensosialisasikan ke masyarakat dan anak-anak muda terlibat secara aktif mengkomandoi LPD. Kami memberikan contoh-contoh nyata sehingga masyarakat percaya," ucapnya.
Dari dana pengelolaan LPD, setiap tiga tahun bisa dilaksanakan upacara Ngaben gratis bagi warga dan untuk kegiatan ritual aci di desa dan pertahunnya juga disiapkan dana lebih Rp500 juta.
Baca juga: Polisi di Bali menahan bendahara LPD atas penggelapan Rp1,5 miliar
Baca juga: Kejari Denpasar memeriksa 10 saksi dugaan korupsi LPD Serangan
Baca juga: Kejari Buleleng menetapkan ketua LPD tersangka korupsi Rp137 miliar
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021
Tags: