Pati, Jawa Tengah (ANTARA) - Anggota DPR RI Marwan Jafar mendorong perbankan BUMN meningkatkan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses pinjaman modal untuk pengembangan usaha.

"Selama ini, Komisi VI DPR RI sudah sering berkomunikasi dengan Kementerian BUMN agar kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM di daerah ditingkatkan. Karena di pusat mengatakan iya, tetapi kenyataan di lapangan lain ceritanya," ujarnya secara daring saat menyampaikan paparan pada Sosialisasi BUMN sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional yang berlangsung di Aula Pertemuan NU Winong dan Hall Pertemuan Dukuhseti Kabupaten Pati, Jateng, Selasa.

Untuk itu, kata dia, aksesnya harus dibuka seluas-luasnya, karena UMKM sangat penting dalam menjaga dan memperkuat ekonomi nasional. Sedangkan, persoalan serius yang dialami mereka terkait akses permodalan.

Bahkan, imbuh politisi PKB itu, pemerintah juga tengah menggalakkan pengembangan UMKM untuk pemulihan ekonomi saat pandemi seperti sekarang ini. Untuk itu, terdapat bank BUMN yang memang ditugaskan khusus untuk menangani UMKM seperti BRI.

"Di salah satu bank BUMN juga terdapat bagian khusus untuk UMKM, sehingga perlu ada tindakan nyata mendukung UMKM dengan memberikan kemudahan akses permodalan. Perbankan juga harus kooperatif dengan usaha masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, UMKM bisa mendukung dan mendorong peningkatan ekonomi negara, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga tentunya UMKM menjadi sentral dan strategis.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha kecil supaya lancar dalam berbisnis, maka harus menguasai teknologi. Oleh karena itu, harus memperkuat diri dan sumber daya manusia supaya produk dalam penguatan logistik dan hal-hal primer bisa dilakukan bersama-sama.

"Jika ada perbankan pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan untuk UMKM, harus dimanfaatkan sekaligus untuk kemudahan mengakses permodalan. Masyarakat juga jangan hanya sekadar menjadi penonton, melainkan harus berpartisipasi untuk usaha-usaha yang dibantu BUMN," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menjelaskan bahwa BUMN saat ini sedang menata diri dengan melikuidasi sejumlah anak perusahaan yang dinilai tidak menguntungkan dan membebani uang negara dan manajemen perusahaan induk.

"Langkah berikutnya, yakni melakukan holdingisasi dan klasterisasi di seluruh BUMN. Kemudian yang dimiliki BUMN mempercepat arus lalu lintas barang dan jasa sesuai penggunaan yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk saat ini," ujarnya.

Dengan adanya sejumlah perbaikan tersebut, diharapkan nantinya produk yang dihasilkan BUMN seperti semen yang dijual di Pulau Jawa dengan di Papua tidak mengalami disparitas harga yang terlalu tinggi.

Baca juga: DPR: BUMN mampu jadi sandaran pemulihan ekonomi nasional
Baca juga: Anggota DPR: CSR BUMN perlu diterapkan bangun SDM dan usaha produktif
Baca juga: Anggota Komisi VI DPR: BUMN lokomotif pemulihan ekonomi nasional