Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyatakan masih ada potensi pembangunan rumah nonformal yang perlu segera digarap berbagai pihak terkait.

"Saat ini, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen pembangunan perumahan formal melalui APBN. Potensi perumahan nonformal masih cukup besar sekitar 70 hingga 80 persen dan itu harus segera digarap dengan baik karena sangat dibutuhkan masyarakat," katanya dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Iwan menyadari pembangunan perumahan di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik pegawai maupun mitra kerja perumahan untuk membentuk tim kerja yang kompak untuk melaksanakan tugas pembangunan perumahan.

“Saya bukan 'Superman'. Tapi, saya ingin semua pihak khususnya semua pegawai Ditjen Perumahan yang ada di pusat dan balai, satker (satuan kerja), PPK (pejabat pembuat komitmen) di daerah termasuk mitra kerja perumahan untuk membentuk super team perumahan yang kompak," ujar Iwan.

Untuk itu, dirinya membuka diri untuk menerima berbagai masukan dari berbagai pihak untuk mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Sejak dilantik Menteri PUPR beberapa hari lalu, kata Iwan, dirinya langsung melaksanakan rapat pimpinan di lingkungan Ditjen Perumahan bersama para pejabat terkait serta melakukan koordinasi internal untuk melihat progres dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selain itu, ujar dia, konsolidasi internal tersebut juga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun prognosis rencana pembangunan perumahan tahun 2022 mendatang.

"Setelah dilantik kemarin, saya langsung melakukan rapat pimpinan untuk evaluasi apa yang sudah dicapai hingga akhir 2021 ini, Sejumlah pekerjaan yang belum selesai harus diselesaikan dengan baik dan memanfaatkan peluang yang ada karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan perumahan dari pemerintah," terangnya.

Ke depan, kata Iwan, Ditjen Perumahan ingin memastikan bahwa hasil pembangunan rumah untuk masyarakat di lapangan memiliki kualitas yang baik.

Pihaknya juga akan menyusun prioritas program perumahan agar program perumahan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sejumlah kesempatan menyatakan ingin menghapus persepsi rumah subsidi murahan melalui pembangunan serta penyediaan rumah subsidi yang berkualitas.

"Kita harus menghilangkan persepsi rumah subsidi merupakan rumah murahan dan tidak berkualitas," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam peluncuran Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas secara virtual di Jakarta, 18 Mei 2021.

Menurut dia, rumah yang bersubsidi harus menjadi rumah yang layak huni, bukan hanya berkualitas secara konstruksinya, namun juga berkualitas secara lingkungan perumahannya.

"Untuk itulah saya minta bank pelaksana/penyalur FLPP, ketika akan melakukan akad jual beli, harus melihat di mana calon lokasi perumahan yang akan dibangun, siapa pengembangnya," kata Basuki.

Baca juga: BP Tapera targetkan salurkan Rp23 triliun dana FLPP di 2022
Baca juga: Kementerian PUPR minta BP Tapera tangani backlog perumahan dengan FLPP
Baca juga: Menteri PUPR tunjuk Iwan Suprijanto sebagai Dirjen Perumahan baru