Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI mengupayakan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI pada 2021 hingga 91 persen dari pagu sebesar Rp69,9 triliun.

"Info dari Pak Edi (Kepala BPKD) diupayakan tahun ini mencapai 91 persen. Nanti dicek kembali persisnya. pokoknya akan diupayakan sampai 91 persen," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat.

Namun, bila merujuk data dari laman web Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pemprov DKI Jakarta per Kamis kemarin, APBD yang sudah direalisasikan baru sebesar 78,97 persen atau sebesar Rp55,2 triliun.

Baca juga: Raperda Perubahan APBD DKI 2021 disahkan

Selain mempercepat serapan anggaran 2021, Riza menyebutkan Pemprov DKI juga terus berupaya menggenjot pendapatan dari sektor pajak.

"Akan digenjot terus. Banyak upaya-upaya ada insentif pajak, ada percepatan. Jadi programnya sudah ada, batas waktunya kan sampai 31 (Desember). InsyaAllah, semua sudah diperhitungkan," ujar Riza.

Terkait menggenjot pendapatan dari pajak, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajak berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi pajak daerah hingga akhir 2021.

Insentif pajak ini berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, hingga pajak parkir.

Untuk pajak PBB-P2, Pemprov DKI memberikan keringanan sebesar 10 persen setiap tahun untuk pokok piutang pajak 2013 hingga 2021.

Khusus untuk pokok piutang pajak 2021 dengan nominal di atas Rp1 miliar, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran melalui laman https://pajakonline.jakarta.go.id.

"Permohonan angsuran diajukan paling lama tanggal 20 Desember 2021," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati dalam keterangannya.

Bagi wajib pajak yang sudah membayar PBB-P2 Tahun 2021 pada Oktober lalu juga bisa mengajukan keringanan 10 persen lewat laman resmi tersebut paling lambat 24 Januari 2022.

Selain diberi diskon 10 persen, wajib pajak yang membayar pokok piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 2013-2020 juga mendapatkan penghapusan sanksi administrasi.

Pembayaran pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021 akan diberikan keringanan sebesar lima persen.

Baca juga: Ini pandangan fraksi DPRD DKI terhadap perubahan APBD 2021

"Keringanan 5 persen diberikan untuk wajib pajak yang membayar pada periode 14 sampai 31 Desember 2021," kata Lusiana.

Kemudian, penghapusan sanksi administratif juga berlaku bagi wajib pajak yang membayar pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021.

Keringanan sebesar 50 persen diberikan untuk pokok pajak penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bagi wajib pajak yang membayar BBN-KB pada periode Agustus-Desember 2021.

Penghapusan sanksi administrasi juga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak BBN-KB untuk penyerahan kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Keringanan hingga 50 persen diberikan kepada wajib pajak orang pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek pajak berupa rumah atau rumah susun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp2 miliar-Rp3 miliar.

Ketentuannya, keringanan 50 persen diberikan untuk wajib pajak yang membayar BPHTB pada Agustus 2021.

Kemudian, keringanan 25 persen untuk wajib pajak yang membayar pajak pada periode September-Oktober 2021.

Terakhir, diskon 10 persen diberikan untuk wajib pajak yang menjalankan kewajibannya pada periode November-Desember 2021.

Pemprov DKI juga memberikan penghapusan sanksi administratif untuk pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, dan reklame yang telat dibayarkan.

"Penghapusan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan melakukan pembayaran pajak pada periode 14 sampai 31 Desember 2021," tutur Lusiana.

Baca juga: DPRD DKI minta operasional panti terjamin di tengah efisiensi APBD