Jakarta (ANTARA) - Kondisi level penyesuaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah semakin membaik di dalam Instruksi Mendagri untuk PPKM luar Jawa-Bali terbaru, kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Atwil) Kemendagri Safrizal ZA.

Safrizal ZA saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa Kemendagri mengeluarkan Inmendagri terbaru hasil evaluasi 2 mingguan pelaksanaan PPKM di luar Jawa-Bali.

Inmendagri Nomor 69/2021 diterbitkan dan mulai berlaku pada 24 Desember 2021, kemudian akan dievaluasi kembali pada 3 Januari 2022.

Baca juga: Inmendagri tetapkan Kota Depok ke dalam PPKM level 1
"Perubahan level dimana terjadi kenaikan jumlah level 1 yang periode sebelumnya terdapat 129 kabupaten/kota di luar Jawa Bali, sekarang bertambah menjadi 191 daerah. Ini menandakan penanganan semakin membaik," kata dia.

Sementara, daerah dengan level 2 menjadi 169 daerah yang sebelumnya berjumlah 191 daerah. Wilayah dengan level 2 berkurang karena ada yang statusnya telah turun ke level 1.

"Level 3 menjadi sangat sedikit yang hanya 26 daerah di luar Jawa-Bali," kata Safrizal.

Baca juga: Instruksi terbaru Mendagri soal PPKM Jawa-Bali
Berikutnya, Inmendagri kali ini mengatur jumlah testing pemerintah kabupaten/kota di mana langkah tersebut, menurut dia, merupakan salah satu strategi dalam rangka penanganan COVID-19.

"Inmendagri ini juga mengatur mengenai pembelajaran," ujarnya.

Aturannya mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Baca juga: Penyesuaian PPKM untuk Natal dan Tahun Baru 2022
Inmendagri Nomor 69 Tahun 2021 itu dikeluarkan setelah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai Koordinator PPKM luar Jawa-Bali dan kementerian serta lembaga yang terkait.

Inmendagri ini akan berlaku dan berjalan paralel dengan Inmendagri Natal-Tahun Baru 2022. Hal-hal yang belum diatur dalam Inmendagri Natal-Tahun Baru 2022, kata dia, akan mengacu kepada Inmendagri yang baru diterbitkan tersebut.