Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, menegaskan pemberian subsidi energi harus tepat sasaran agar tidak membebani anggaran dan melebarkan defisit fiskal.

"Kita ingin memberikan sinyal bahwa subsidi itu bukan sekedar masalah fiskal. Penting bahwa kita ingin punya anggaran yang benar yaitu anggaran yang tidak dihabiskan begitu saja oleh subsidi harga," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan agar jangan sampai ada anggapan tinggal di Indonesia serba enak karena siapa saja dapat menikmati subsidi, padahal subsidi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat miskin.

Untuk itu, Bambang mengharapkan ada kebijakan yang tepat agar BBM bersubsidi dapat ditetapkan tepat sasaran untuk menjaga anggaran subsidi.

"Jangan sampai memberikan sinyal yang salah bahwa di Indonesia yang tidak berhak subsidi dikasih subsidi, itu yang penting esensinya. Mau apapun bentuknya harus ada pergerakan. Jangan sampai ada anggapan di Indonesia semua orang tanpa kecuali, semua dapat subsidi termasuk yang tidak butuh," ujarnya.

Ia menjelaskan walaupun defisit dapat meningkat dari asumsi dalam APBN 2011 sebesar 1,8 persen karena ada penambahan beban subsidi, pemerintah tetap akan mengupayakan agar defisit tidak melebihi angka 2 persen.

"Kita punya patokan pokoknya tidak boleh lebih dari 2 persen, syukur-syukur dibawah itu, yang penting itu," ujar Bambang.

Sementara, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan ada kemungkinan defisit anggaran akan bertambah senilai Rp16 triliun dari nominal sebesar Rp124,7 triliun.

Namun, pemerintah belum dapat memastikan angka tersebut karena penambahan anggaran dan volume subsidi energi sangat tergantung dari fluktuasi harga minyak.

Untuk itu, pemerintah akan terus memperhatikan asumsi-asumsi dasar terkait harga minyak seperti ICP dan lifting minyak dalam APBN 2011.

"Mengenai itu jumlahnya kan masih terus akan bergerak. Jadi saya mesti cari waktu untuk jelasin dengan lengkap, tapi kurang lebih komponennya adalah karena ada kenaikan ICP, terus kemudian ada penurunan lifting, terus kemudian ada volume BBM bersubsidi akan lebih dari anggaran yang 38,6 juta kiloliter," ujarnya.(*)

(S034*D012/A027)