Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan keputusan partainya menjalin mitra koalisi untuk Pemilu Presiden 2024 akan diputuskan pada tahun 2022 setelah menjalin penjajakan selama setahun ke depan.

"Koalisi ini prosesnya masih panjang, penjajakan dan kebersamaan sekitar setahun, baru ada keputusan PKB bersama siapa," kata Muhaimin usai menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru DPP PKB di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam.

Muhaimin mengatakan hal itu terkait dengan kemungkinan membangun poros baru pada Pilpres 2024.

Ia menjelaskan bahwa PKB masih menjajaki dan membuka komunikasi dengan semua partai politik terkait dengan kemungkinan membangun koalisi.

Menurut dia, tidak mungkin PKB hanya sendiri menghadapi Pilpres 2024 sehingga butuh koalisi dengan partai lain.

"Untuk poros baru, belum ada. Kami masih menjajaki semua partai karena tidak mungkin PKB berdiri sendiri sehingga butuh koalisi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya siap untuk membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri pada Pilpres 2024.

Meskipun hingga saat ini koalisi parpol yang ada sangat solid dalam satu barisan, menurut dia, bukan tidak mungkin pada tahun 2023 akan ada banyak akrobat politik.

”Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri, tidak tahu dengan cara apa. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu berkeinginan untuk PKB memimpin poros. Semestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau, tinggal nambah satu lagi, misalnya PAN itu sudah cukup," katanya.

Hal itu dikatakan Jazilil saat menjadi pembicara pada diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema Refleksi Politik Kebangsaan Tahun 2021 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/12).

Apabila PKB bisa membentuk dan memimpin poros koalisi sendiri, lanjut doa, hal yang ditekankan adalah bagaimana mengedepankan kepentingan bersama, bukan justru melahirkan politik identitas.

Baca juga: PKB usulkan ambang batas pencalonan presiden jadi 5-10 persen

Baca juga: Nasim Khan: PKB optimis raih 100 kursi di parlemen