Mamuju (ANTARA News) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golongan Karya, menganggap gerakan Negara Islam Indonesia harus dibubarkan karena telah meresahkan rakyat Indonesia.

"Munculnya kembali isu gerakan NII yang meresahkan berbagai kalangan dan bahkan telah merongrong ideologi Pancasila maka harus dibubarkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai GOlkar, Ibnu Munsir, saat berada di Mamuju, Minggu.

Menurutnya, sikap pemerintah harus tegas untuk segera membubarkan gerakan NII karena tak sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa.

Untuk memerangi NII berkembang di Indonesia, kata dia, maka perlu pemantapan ideologi Pancasila dan bahkan harus menjadi muatan pembelajaran di sekolah.

"Pemantapan ideologi Pancasila harus kembali digalakkan termasuk menjadikan sebagai muatan pembelajaran di sekolah sehingga gerakan NII tidak bisa berkembang di negara ini,"terangnya.

Oleh karena itu, kata dia, kader partai Golkar yang ada di Indonesia juga dilakukan pengkaderan pemantapan ideologi Pancasila karena bangsa ini tengah dihadapkan permasalahan ideologis.

"Permasalahan ideologis yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini cukup kompleks, tidak hanya mencakup dimensi nasional tetapi bahkan juga internasional,"ungkapnya.

Dia mengatakan, di tataran internasional berbagai penomena krusial seperti terorisme, munculnya berbagai dampak atas praktek liberalisasi pasar serta ancaman terhadap human security yang ditandai dengan ancaman krisis pangan dan krisis energi dan berbagai persoalan lainnya.

"Persoalan ini juga menjadi perhatian bersama sehingga negara Indonesia yang kita cintai ini tetap bermartabat tanpa terkoneksi dengan isu-isu yang meresahkan itu," ucap Ibnu.

Ibunu Munsir yang juga anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sulbar mengatakan, kader partai Golkar telah menolak gerakan NII karena telah mendapat pembekalan tentang pentingnya pamahan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa.

Dikatakannya, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di republik ini merupakan ancaman yang dapat menggoyak sistem dan nilai tata peradaban bahkan mempengaruhi perilaku masyarakat di negara Indonesia.

Guna menjawab problem yang bersifat ideologis seperti itu kata dia, tentunya tidak hanya dengan mengandalkan pendekatan-pendekatan keamanan (security approach), tetapi juga harus dengan pendekatan ideologis (ideological approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Karenanya, partai Golkar sebagai kekuatan politik dan berideologi Pancasila terus bertekad untuk senantiasa berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kualitas demokrasi, dimana pembangunan politik di negeri ini semakin demokratis yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. (ACO/K004)