Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesia lebih efektif daripada panitia kerja (panja).
"Panja tidak cukup. Kita butuh pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif," Ahmad M. Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Hal itu yang menjadi alasan fraksinya mendorong pembentukan Pansus Garuda Indonesia.
Ali mengatakan bahwa Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi, mulai dari Komisi III, V, VI, hingga Komisi XI DPR. Kolaborasi itu untuk menyelidiki akar permasalahannya secara transparan.
Dikatakan pula bahwa Pansus Garuda dibentuk semata untuk selesaikan sengkarut yang ada. Niat NasDem semata-mata ingin mengembalikan dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai penerbangan ini.
"Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia," kata anggota Komisi III DPR itu.
Baca juga: Anak usaha Garuda Indonesia terus berinovasi di tengah pandemi
Setidaknya, menurut Ali, sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia. Namun, dia belum bisa menjelaskan tiga fraksi tersebut.
Yang jelas, kata dia, Fraksi NasDem bakal mengusulkan pembentukan Pansus Garuda Indonesia pada masa sidang mendatang.
"Menurut saya fraksi yang tidak terlibat juga akan mendukung," ujarnya.
Ia berharap ke depan makin banyak fraksi di DPR yang mendukung pembentukan Pansus Garuda Indonesia.
"Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen semata," kata Ali.
Tidak itu saja, Wakil Ketua Umum Partai NasDem tersebut juga mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan telah muncul sejak lama.
Baca juga: Sandiaga Uno mengaku optimis pemulihan Garuda Indonesia dapat terwujud
Baca juga: Dirut Garuda: Putusan PKPU buka jalan pulihkan kinerja perusahaan
Ali mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, kemudian pernyataan Rolls Royce yang menyebutkan adanya upaya dugaan penyogokan, penyuapan, dan lain-lain.
Masalah lainnya, lanjut Ali, Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 lantaran biaya sewa dan perawatan yang terlalu mahal. Garuda Indonesia juga tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya.
Semua permasalahan itu, menurut dia, harus dituntaskan. Kepercayaan publik sangat penting, apalagi Garuda Indonesia sudah dikenal di mancanegara.
"Panja tidak cukup. Kita butuh pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif," Ahmad M. Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Hal itu yang menjadi alasan fraksinya mendorong pembentukan Pansus Garuda Indonesia.
Ali mengatakan bahwa Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi, mulai dari Komisi III, V, VI, hingga Komisi XI DPR. Kolaborasi itu untuk menyelidiki akar permasalahannya secara transparan.
Dikatakan pula bahwa Pansus Garuda dibentuk semata untuk selesaikan sengkarut yang ada. Niat NasDem semata-mata ingin mengembalikan dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai penerbangan ini.
"Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia," kata anggota Komisi III DPR itu.
Baca juga: Anak usaha Garuda Indonesia terus berinovasi di tengah pandemi
Setidaknya, menurut Ali, sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia. Namun, dia belum bisa menjelaskan tiga fraksi tersebut.
Yang jelas, kata dia, Fraksi NasDem bakal mengusulkan pembentukan Pansus Garuda Indonesia pada masa sidang mendatang.
"Menurut saya fraksi yang tidak terlibat juga akan mendukung," ujarnya.
Ia berharap ke depan makin banyak fraksi di DPR yang mendukung pembentukan Pansus Garuda Indonesia.
"Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen semata," kata Ali.
Tidak itu saja, Wakil Ketua Umum Partai NasDem tersebut juga mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan telah muncul sejak lama.
Baca juga: Sandiaga Uno mengaku optimis pemulihan Garuda Indonesia dapat terwujud
Baca juga: Dirut Garuda: Putusan PKPU buka jalan pulihkan kinerja perusahaan
Ali mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, kemudian pernyataan Rolls Royce yang menyebutkan adanya upaya dugaan penyogokan, penyuapan, dan lain-lain.
Masalah lainnya, lanjut Ali, Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 lantaran biaya sewa dan perawatan yang terlalu mahal. Garuda Indonesia juga tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya.
Semua permasalahan itu, menurut dia, harus dituntaskan. Kepercayaan publik sangat penting, apalagi Garuda Indonesia sudah dikenal di mancanegara.