Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Pieter Zulkifly menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap solid dan tidak ada perpecahan terkait kasus suap yang diduga melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Menurut Pieter di depan wartawan di Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta Rabu, perbedaan pendapat diantara anggota fraksi dalam internal Partai Demokrat merupakan hal itu biasa dalam dinamika politik.

"Kami tetap solid. Yang ada hanya faksi dan itu biasa saja dalam politik sebagai bagian dari dinamika. Politik itu selalu melibatkan dinamika personal dan karena hal itu sangat penting agar elit dapat me-managed secara menyeluruh," ujar Pieter.

Kalau semua elit paham management, maka asumsi publik mengenai isu perpecahan seperti yang berkembang saat ini tidak akan pernah ada. Dia mengaku sangat keberatan kalau Bendahara Umum Partai Demokrat sudah diposisikan bersalah dalam kasus suap tersebut padahal belum ada sama sekali fakta hukum yang bisa mengkaitkannya dengan kasus tersebut.

"Saya keberatan jika Nazaruddin dituduh, dipojokkan dan dihakimi seperti saat ini sebelum ada fakta hukum yang mengarah ke dirinya terlibat yang dinyatakan oleh KPK. Opini yang dikembangkan sudah mengarah pada pembunuhan karaketer Nazaruddin. Semua tudingan yang diarahkan padanya hanya `katanya-katanya` saja dan saya rasa ada penggiringan politik yang memojokkan kader PD ini," katanya.

Dia menegaskan memiliki sikap yang sama seperti sikap SBY bahwa hukum harus ditegakkan dan siapapun yang bersalah tidak boleh dilindungi, namun saat ini belum ada satupun kader Partai Demokrat yang terbukti bersalah dalam kasus ini, sehingga tidak pantas ada opini yang dikembangkan seolah ada kader PD yang sudah melakukan kesalahan dan harus dihukum.

"Masyarakat pun seharusnya jangan terbuai dengan penggiringan opini seolah Nazaruddin atau siapapun kader PD lainnya bersalah sebelum ada bukti, tapi saya yakin masyarakat cerdas untuk menilai hal itu. Saya harap KPK juga bisa objektif menangani persoalan ini karena untuk memahami persoalan korupsi tidak perlu berlama-lama," katanya.

Dia mengingatkan kader Partai Demokrat untuk tetap selalu memegang etika berpolitik. "Berebut kepentingan dalam partai itu tidak jadi masalah. Namun yang jelas untuk itu tetap harus berpegang pada etika dalam berpolitik. Batas etika tidak boleh dilanggar dan hanya seorang politisi yang memegang teguh etika dalam berpolitik bisa dinamakan politisi bermoral," katanya.

Seluruh kader PD memiliki kewajiban melindungi kehormatan partai dan siapapun kader-kader PD yang melakukan kegiatan-kegiatan tidak terpuji sehingga merugikan kehormatan orang lain, maka kader sepert ini seharusnya yang mesti disingkirkan.

"Kalau ada orang-orang di PD yang melakukan kegiatan tidak terpuji yang merugikan kehormatan partai, maka orang ini justru yang harus disingkirkan. Semua orang harus menunggu sampai ada bukti keterlibatan Nazaruddin, kalau terbukti tidak bersalah maka namanya harus dipulihkan dan kalau terbukti harus dipecat. Begitu juga dengan penyebar fitnah ini," katanya.

Anggota Tim Investigas FPD DPR RI, Didi Irawadi Syamsudin menyatakan, pernyataan kader PD, Kastorius Sinaga bukan pernyataan resmi dari dewan kehormatan dan sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sikap tim investigasi saat ini masih menunggu keputusan dewan kehormatan terhadap kasus itu.

"Itu pendapat pribadi dan sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami tidak bisa mendahului keputusan dewan kehormatan termasuk mengatasnamakan dewan kehormatan untuk sikap pribadi," katanya.

(S023/E001)