Mataram (ANTARA News) - Pertaminan Depo Ampenan, mentargetkan akan mengurangi penyaluran minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai Juni karena penyaluran tabung gas kemasan tiga kilogram dijadwalkan rampung akhir Mei 2011.

"Penghentian penyaluran minyak tanah bersubsidi sebagai bagian program pemberian paket elpiji bersubsidi kepada rumah tangga miskin di Pulau Lombok," kata Perwakilan Penjualan Depo Pertamina Ampenan, Jimmy Wijaya, di Mataram, Rabu.

Penghentian penyaluran minyak tanah bersubsidi, kata dia, tidak secara keseluruhan, namun akan dilakukan secara bertahap yakni dimulai dari tingkat kecamatan yang 80 persen warganya sudah memperoleh paket tabung gas bersubsidi kemasan tiga kilogram.

Setiap kecamatan yang sudah rampung pendistribusian paket elpiji bersubsidi akan dikurangi jatah minyak tanah bersubsidinya minimal 30 persen dari total penyaluran.

"Tetapi kami akan melihat kondisi di lapangan. Makanya tidak dihentikan secara penuh. Bertahap dulu," ujarnya.

Jimmy juga menegaskan bahwa penghentian penyaluran minyak tanah bersubsidi dilakukan agar tidak ada rumah tangga miskin yang menerima subsidi ganda dari pemerintah.

Masyarakat yang memperoleh paket elpiji bersubsidi harus bisa menyesuaikan setelah minyak tanah bersubsidi ditarik dari peredaran.

Bagi masyarakat yang belum mampu menyesuaikan, lanjutnya, pihaknya menyediakan minyak tanah non subsidi yang tentunya harus dibeli dengan harga yang relatif lebih mahal.

"Kami tetap menyediakan minyak tanah non subsidi yang harganya mencapai Rp9.380 per liter. Harga itu bisa berubah setiap saat tergantung harga minyak dunia," katanya.

Menurut dia, penghentian penyaluran minyak tanah bersubsidi merupakan program pemerintah yang ingin menekan beban subsidi bahan bakar minyak.

Oleh sebab itu, Jimmy mengimbau kepada masyarakat yang sudah memperoleh tabung gas bersubsidi kemasan tiga kilogram segera menyesuaikan dengan mengurangi penggunaan minyak tanah mulai dari sekarang.

"Mau dipakai atau tidak, elpiji bantuan pemerintah. Pertamina tetap menghentikan penyaluran minyak tanah bersubsidi karena Pertamina hanya sebagai operator atau pelaksana teknis kebijakan pemerintah," ujarnya.

(ANTARA)