Padang (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia akan mendorong dilakukannya pengesahan pembentukan Working Group on Marine Affairs and Fisheries (WGMAF) dalam pertemuan tingkat Menteri yang kedua, yang digagas oleh organisasi D-8, di Teheran, Iran pada 18 Mei 2011.

"Khusus dalam WGMAF, Indonesia menyampaikan beberapa gagasan untuk meningkatkan pembahasan perikanan dan kelautan ke dalam beberapa aspek lain, di antaranya aquaculture, wisata bahari dan mitigasi bencana di wilayah pesisir," kata Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Yulistyo Mudho, dalam siaran persnya diterima ANTARA di Padang, Selasa.

Menurut Mudho, gagasan lain khusus untuk WGMAF adalah konservasi laut dan pengembangan pulau kecil secara berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Karena itu, dalam upaya memantapkan kerjasama kelautan dan perikanan, Indonesia akan merampungkan proposal berdasarkan hasil pertemuan kali ini selama sebulan ke depan.

"Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad hadir memimpin delegasi Indonesia untuk meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi D-8, khususnya sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan," katanya.

Namun katanya, sebagai `prime mover` seperti dimandatkan dalam pertemuan Tingkat Menteri sebelumnya, Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan usulan kerjasama proyek, yaitu peningkatan `intra trade` diantara anggota D-8, harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi hasil tangkapan, dan promosi investasi pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sementara itu, Indonesia yang telah menetapkan diri sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan tahun 2015 berkepentingan terhadap keberadaan organisasi D-8 sebagai salah satu pasar potensial di masa depan.

Hingga saat ini, katanya, Indonesia tercatat sebagai negara eksportir produk perikanan terbesar diantara negara anggota D-8.

Pada tahun 2007, ekspor produk perikanan ke seluruh negara anggota D-8 sebesar 43.627 juta dolar AS diikuti oleh Pakistan sebesar 7.145 juta dolar AS dan Malaysia 3.193 juta dolar AS.

Sementara itu, pada periode November tahun 2010, ekspor produk perikanan ke seluruh negara anggota D-8 mengalami peningkatan, tercatat lebih dari 78 juta dolar AS.

Akan tetapi, sebelum dilakukan pertemuan tingkat menteri itu, pertemuan D-8 diawali dengan diskusi kelompok kerja/Working Group Discussion (WGD) dan pertemuan tingkat ditjen/Senior Official Meeting (SOM).

Dalam WGD terlaksana dalam lima group, yakni Food Security dan Food Standards, Marine and Fisheries, Animal Feed, Fertilizers dan Seed Bank.

Ia menambahkan, Organisasi D-8 merupakan organisasi kerjasama ekonomi diantara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dibentuk pada 15 Juni 1997 dengan anggota negara berkembang atau dikenal sebagai Developing Eight Countries Organization for Economic Cooperation, yakni Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki.

Organisasi D-8 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, keanekaragaman hayati dan menciptakan kerjasama-kerjasama baru di bidang perdagangan, meningkatkan partisipasi negara anggota dalam penentuan keputusan di tingkat internasional serta meningkatkan standar hidup warga negara anggotanya.

Organisasi D-8 dipimpin oleh Sekretariat Jenderal dan bersekretariat di kota Istambul, Turki. Saat ini, Sekretaris Jenderal D-8 adalah Prof Dr Widi Agus Pratikto dari Indonesia.(*)
(T.F011/B012)