Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginstruksikan pendekatan baru terhadap sektor keamanan di Papua dan Papua Barat dalam rapat koordinasi, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

"Seperti Saudara-saudara tahu, bahwa kita sekarang melakukan upaya-upaya tetap pada fokusnya kesejahteraan, dengan adanya pendekatan baru di bidang keamanan," kata Wapres saat memimpin rapat, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Pendekatan baru tersebut, kata Wapres, lebih menekankan kepada strategi penggunaan teritorial melalui pendekatan bersifat humanis dan dialogis.

"Pendekatannya lebih humanis dan dialogis dengan masyarakat, terutama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan dan pemuda," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Wapres menjabarkan masukan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letjen TNI Dudung Abdurachman.

"Inti pendekatan baru tersebut antara lain aparat keamanan TNI tidak berperang menumpas KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), tetapi merangkul KKB sebagai bagian dari bangsa ini," kata Wapres.

Menurut Wapres selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua, program pembangunan tidak akan berjalan apabila kondisi keamanan kurang kondusif.

Oleh karena itu, Wapres berharap pendekatan baru terhadap kondisi keamanan tersebut dapat menjadikan Tanah Papua lebih aman.

"Saya berharap pendekatan baru yang lebih humanis ini benar-benar dapat diwujudkan, dan kita ingin Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejahteraan itu bisa segera diselesaikan," ujar Wapres.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate.

Selain itu, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kasad Letjen TNI Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Baca juga: Ketua MPR dukung kebijakan Panglima TNI di Papua
Baca juga: MPR: Kebijakan pemerintah ke Papua sudah baik meski perlu ditingkatkan