Sri Mulyani: Investasi pemerintah capai Rp695,6 triliun pada 2005-2021
15 Desember 2021 17:41 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/12/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan investasi pemerintah berbentuk penyertaan, yang diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan layanan umum (BLU), mencapai total Rp695,6 triliun sejak 2005 sampai 2021.
"Investasi pemerintah ini terutama terakselerasi semenjak tahun 2015, yaitu saat program Nawacita yang meminta banyak BUMN dalam melakukan banyak sekali kegiatan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan investasi pemerintah tersebut diberikan sebanyak Rp361,3 triliun atau 51,8 persen kepada BUMN dan Rp334,3 triliun atau 48,13 persen kepada BLU.
Adapun untuk BUMN, selama lebih dari 15 tahun diberikan untuk tiga tujuan, yakni untuk pendirian BUMN Rp3 triliun yang meliputi pembiayaan dan penjaminan infrastruktur Rp2 triliun, serta pembiayaan perumahan Rp1 triliun.
Sri Mulyani menambahkan tujuan kedua pemberian investasi kepada BUMN adalah restrukturisasi sebesar Rp12,7 triliun untuk perusahaan pelat merah yang sempat mengalami kesulitan, antara lain PT Dirgantara Indonesia Rp3,99 triliun, PT Geo Dipa Energi Rp440 miliar, PT Garuda Indonesia Rp1 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda Rp1,34 triliun.
"Ke depan, saya akan meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengevaluasi restrukturisasi ini," ungkapnya.
Tujuan ketiga, pemberian investasi pemerintah adalah untuk peningkatan kinerja BUMN senilai Rp345,6 triliun, seperti pembiayaan ekspor Rp23,7 triliun, penyediaan kredit mikro Rp24,01 triliun, kedaulatan pangan Rp11,45 triliun, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp184,17 triliun.
Kemudian, untuk kemandirian energi Rp56,31 triliun, pembiayaan perumahan Rp12,3 triliun, peningkatan industri strategis Rp15,73 triliun, dan penguatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rp12,83 triliun.
Sementara itu, ia menuturkan pemberian investasi kepada BLU ditujukan untuk optimalisasi aset negara Rp1,5 triliun, pembangunan sumber daya manusia (SDM) Rp81,11 triliun, penguatan kerja sama internasional Rp6,3 triliun, serta dukungan pembiayaan Rp245,4 triliun.
Dukungan pembiayaan BLU diberikan dalam bentuk pembiayaan perumahan Rp66,7 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp137,1 triliun, kemandirian energi Rp10,63 triliun, dan penyediaan kredit mikro Rp30,96 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan investasi capai Rp96,6 triliun per Oktober
Baca juga: Sri Mulyani manfaatkan SAL tahun 2021 senilai Rp20,1 triliun untuk PMN
Baca juga: Menkeu: Pemerintah bakal suntik Rp4,3 triliun proyek kereta cepat
"Investasi pemerintah ini terutama terakselerasi semenjak tahun 2015, yaitu saat program Nawacita yang meminta banyak BUMN dalam melakukan banyak sekali kegiatan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan investasi pemerintah tersebut diberikan sebanyak Rp361,3 triliun atau 51,8 persen kepada BUMN dan Rp334,3 triliun atau 48,13 persen kepada BLU.
Adapun untuk BUMN, selama lebih dari 15 tahun diberikan untuk tiga tujuan, yakni untuk pendirian BUMN Rp3 triliun yang meliputi pembiayaan dan penjaminan infrastruktur Rp2 triliun, serta pembiayaan perumahan Rp1 triliun.
Sri Mulyani menambahkan tujuan kedua pemberian investasi kepada BUMN adalah restrukturisasi sebesar Rp12,7 triliun untuk perusahaan pelat merah yang sempat mengalami kesulitan, antara lain PT Dirgantara Indonesia Rp3,99 triliun, PT Geo Dipa Energi Rp440 miliar, PT Garuda Indonesia Rp1 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda Rp1,34 triliun.
"Ke depan, saya akan meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengevaluasi restrukturisasi ini," ungkapnya.
Tujuan ketiga, pemberian investasi pemerintah adalah untuk peningkatan kinerja BUMN senilai Rp345,6 triliun, seperti pembiayaan ekspor Rp23,7 triliun, penyediaan kredit mikro Rp24,01 triliun, kedaulatan pangan Rp11,45 triliun, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp184,17 triliun.
Kemudian, untuk kemandirian energi Rp56,31 triliun, pembiayaan perumahan Rp12,3 triliun, peningkatan industri strategis Rp15,73 triliun, dan penguatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rp12,83 triliun.
Sementara itu, ia menuturkan pemberian investasi kepada BLU ditujukan untuk optimalisasi aset negara Rp1,5 triliun, pembangunan sumber daya manusia (SDM) Rp81,11 triliun, penguatan kerja sama internasional Rp6,3 triliun, serta dukungan pembiayaan Rp245,4 triliun.
Dukungan pembiayaan BLU diberikan dalam bentuk pembiayaan perumahan Rp66,7 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp137,1 triliun, kemandirian energi Rp10,63 triliun, dan penyediaan kredit mikro Rp30,96 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan investasi capai Rp96,6 triliun per Oktober
Baca juga: Sri Mulyani manfaatkan SAL tahun 2021 senilai Rp20,1 triliun untuk PMN
Baca juga: Menkeu: Pemerintah bakal suntik Rp4,3 triliun proyek kereta cepat
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: