Ia mengemukakan hal itu usai memberi pengarahan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PKS Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, menjelang kembali ke Jakarta, Minggu petang.
Namun, Wakil Ketua DPR RI itu tidak menyebut pihak mana yang menjadikan atau memperalat isu NII sebagai alat politik, kecuali menyatakan bahwa hal tersebut hanya akan memperburuk citra pemerintah sendiri.
Pasalnya, ia menilai, isu NII tersebut sudah sejak lama atau beberapa kali ganti presiden, tapi hal itu seakan dibiarkan, bahkan cenderung sebagai alat untuk memojokkan Islam.
"Sebagai contoh, selama ini isu teroris atau terorisme, bukan cuma sekedar isu, tapi untuk melemahkan perjuangan kaum muslim, yang mungkin sengaja sebagai skenario pihak tertentu," tandasnya.
Padahal, ia mengemukakan, dengan tetap tumbuh dan berkembangnya isu NII, maka menunjukkan penegakan hukum di Indonesia tidak jalan. Anis mengemukakan hal itu didampingi Habib Aboe Bakar Al Habsyie, anggota DPR-RI dari PKS asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel.
Oleh sebab itu, Anis pun menyatakan, jangan biarkan isu NII terus tumbuh dan berkembang, guna menjaga kewibawaan pemerintah.
Untuk kenyamanan dan ketenangan masyarakat, terutama terbebas dari jaringan NII yang bisa meresahkan, demikian Anis Matta.
(T.KR-SHN/E001)