Ini daftar kementerian dan pemprov yang menerima KPPU Award 2021
14 Desember 2021 16:06 WIB
Tangkapan layar Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam ajang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021, Jakarta, Selasa (14/12). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memberikan penghargaan kepada kementerian dan pemerintah provinsi (pemprov) yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan pengawasan kemitraan usaha melalui ajang KPPU Award 2021.
“Persaingan atau kompetisi merupakan faktor yang penting bagi kemajuan bangsa,” kata Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam ajang penghargaan tersebut dengan tema Persaingan Usaha, Kemitraan, dan Pemulihan Ekonomi, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sering membahas tentang pentingnya persaingan dan para pengusaha yang dinilai harus bersaing sehat dalam menjalankan bisnisnya karena globalisasi telah melahirkan dunia dengan kompetisi super ketat.
Karena itu, Guntur menganggap satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi dengan menemukan berbagai inovasi baru.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan terdapat peningkatan perbaikan indeks persaingan usaha tahun 2021 hingga mencapai 4,81 atau meningkat dari tahun 2020 yang berada di angka 4,67 dari skala minimal 7.
“Ini bukanlah pencapaian KPPU sendiri. Ini lebih banyak pencapaian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena tidak akan bisa hanya mengandalkan lembaga pengawas persaingan usaha (KPPU) semata,” ujar Guntur.
Lebih lanjut, ia mengaku optimis di tahun 2024 dapat mencapai target indeks persaingan usaha hingga angka 5 sebagaimana terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Mengenai KPPU Award 2021, pihaknya disebut melakukan penilaian berdasarkan analisis kebijakan pemerintah, tingkat inisiatif, dan koordinasi yang dilakukan kementerian dan pemprov sejak Januari-November 2021.
Analisis dilakukan terutama terkait prinsip yang sehat dalam tujuan ekonomi yang diambil, serta peningkatan kemitraan dan tumbuh kembang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan manfaat untuk masyarakat.
Berikut penghargaan yang diberikan kepada 11 kementerian dan 9 pemprov:
Persaingan Usaha Tingkat Daerah
Peringkat Utama: Pemprov Jawa Barat (Jabar)
Peringkat Madya: Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung
Peringkat Pratama: Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Pemprov Bali, dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Kemitraan Tingkat Daerah
Peringkat Utama: Pemprov DIY
Peringkat Madya: Pemprov Jabar, Pemprov Jateng, dan Pemprov Jawa Timur
Peringkat Pratama: Pemprov Lampung, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemprov Kalimantan Timur
Persaingan Usaha Tingkat Pusat
Peringkat Utama: Kementerian Keuangan
Peringkat Madya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan
Peringkat Pratama: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kemitraan Tingkat Pusat
Peringkat Utama: Kementerian Perindustrian
Peringkat Madya: Kementerian Perhubungan serta Kementerian Koperasi dan UKM
Peringkat Pratama: Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Baca juga: Wapres minta KPPU dorong kemitraan agar UMKM tidak "stunting"
Baca juga: KPPU: Persaingan usaha tidak sehat lebih merugikan ketimbang korupsi
“Persaingan atau kompetisi merupakan faktor yang penting bagi kemajuan bangsa,” kata Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam ajang penghargaan tersebut dengan tema Persaingan Usaha, Kemitraan, dan Pemulihan Ekonomi, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sering membahas tentang pentingnya persaingan dan para pengusaha yang dinilai harus bersaing sehat dalam menjalankan bisnisnya karena globalisasi telah melahirkan dunia dengan kompetisi super ketat.
Karena itu, Guntur menganggap satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi dengan menemukan berbagai inovasi baru.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan terdapat peningkatan perbaikan indeks persaingan usaha tahun 2021 hingga mencapai 4,81 atau meningkat dari tahun 2020 yang berada di angka 4,67 dari skala minimal 7.
“Ini bukanlah pencapaian KPPU sendiri. Ini lebih banyak pencapaian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena tidak akan bisa hanya mengandalkan lembaga pengawas persaingan usaha (KPPU) semata,” ujar Guntur.
Lebih lanjut, ia mengaku optimis di tahun 2024 dapat mencapai target indeks persaingan usaha hingga angka 5 sebagaimana terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Mengenai KPPU Award 2021, pihaknya disebut melakukan penilaian berdasarkan analisis kebijakan pemerintah, tingkat inisiatif, dan koordinasi yang dilakukan kementerian dan pemprov sejak Januari-November 2021.
Analisis dilakukan terutama terkait prinsip yang sehat dalam tujuan ekonomi yang diambil, serta peningkatan kemitraan dan tumbuh kembang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan manfaat untuk masyarakat.
Berikut penghargaan yang diberikan kepada 11 kementerian dan 9 pemprov:
Persaingan Usaha Tingkat Daerah
Peringkat Utama: Pemprov Jawa Barat (Jabar)
Peringkat Madya: Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung
Peringkat Pratama: Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Pemprov Bali, dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Kemitraan Tingkat Daerah
Peringkat Utama: Pemprov DIY
Peringkat Madya: Pemprov Jabar, Pemprov Jateng, dan Pemprov Jawa Timur
Peringkat Pratama: Pemprov Lampung, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemprov Kalimantan Timur
Persaingan Usaha Tingkat Pusat
Peringkat Utama: Kementerian Keuangan
Peringkat Madya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan
Peringkat Pratama: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kemitraan Tingkat Pusat
Peringkat Utama: Kementerian Perindustrian
Peringkat Madya: Kementerian Perhubungan serta Kementerian Koperasi dan UKM
Peringkat Pratama: Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Baca juga: Wapres minta KPPU dorong kemitraan agar UMKM tidak "stunting"
Baca juga: KPPU: Persaingan usaha tidak sehat lebih merugikan ketimbang korupsi
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: