Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan untuk membentuk kelompok kerja (working group) guna mempercepat terwujudnya kerja sama sektor transportasi antara Indonesia dengan Denmark.

Hal tersebut disampaikan Menhub saat menerima kedatangan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan ASEAN Lars Bo Larsen di Kantor Kemenhub Jakarta, Senin.

Menhub mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang kerja sama di sektor transportasi antar kedua negara.

“Untuk merealisasikan kegiatan yang lebih konkrit, saya mengusulkan diselenggarakannya grup kerja yang pertama antar kedua negara pada tahun 2022,” kata Budi Karya dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.

Melalui grup kerja tersebut, Menhub berharap kedua negara dapat membahas secara intensif mengenai kebijakan dan potensi kerja sama sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Menhub mengungkapkan payung kerja sama sektor transportasi antara kedua negara telah dituangkan di dalam Memorandum of Understanding (MoU), yang telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri kedua negara pada Oktober 2015.

Ruang lingkup dari MoU tersebut terkait kerja sama perencanaan, teknis, kebijakan, hukum, pembiayaan, pengembangan, konstruksi, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan, teknologi, penelitian, serta manajemen data dan informasi di bidang transportasi.

Ia menjelaskan pemerintah Indonesia mengundang pemerintah Denmark untuk bekerja sama dalam sejumlah proyek transportasi laut, yaitu pembangunan sejumlah pelabuhan di sejumlah daerah yakni Ambon, Palembang, Natuna, Gorontalo, dan Batam, dan pengembangan sejumlah pelabuhan di Indonesia seperti di Kuala Tanjung dan pengembangan terminal kontainer Pelabuhan Patimban.

Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama terkait upaya penurunan karbon di sektor transportasi.

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi dan infrastruktur di kedua negara. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia, untuk membuka partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnerships (PPP’s),” katanya.

Menhub juga mengundang Dubes Denmark Lars Bo Larsen, untuk memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Transportasi yang ada di bawah pengelolaan Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Perhubungan.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Lars Bo Larsen mengatakan sejumlah perusahaan Denmark menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Pihak Denmark mengusulkan sejumlah kerja sama terkait penurunan biaya transportasi, pengembangan transshipment, kapal listrik (feri, kapal ikan, kapal laut), dan juga kerja sama pengembangan SDM sektor transportasi.

Baca juga: Menlu RI, Denmark teken pembiayaan proyek infrastruktur
Baca juga: Kemitraan di Kualanamu percepat pembangunan infrastruktur kebandaraan
Baca juga: Menteri PUPR dorong pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas