Jakarta (ANTARA) - Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir menyatakan fleksibilitas akan menjadi strategi pemerintah dalam memitigasi risiko pembiayaan utang 2022 yang mencapai Rp973,6 triliun.

“Kita melakukan pembiayaan utang dengan strategi dan mitigasi risiko yang sangat terukur seperti fleksibilitas pembiayaan,” katanya dalam media briefing di Jakarta, Senin.

Riko mengatakan fleksibilitas pembiayaan untuk memperoleh utang dengan biaya dan risiko yang paling memadai akan dilakukan melalui pemanfaatan pinjaman program sesuai ketersediaan kapasitas pemberi pinjaman dan memilih instrumen SBN yang paling favorable.

Selain itu, strategi pemerintah lainnya untuk memitigasi risiko pembiayaan utang tahun depan adalah dengan menyesuaikan target dan timing lelang SBN dan penerbitan SBN valas dengan dinamika pasar.

Selanjutnya, optimalisasi penerbitan SBN Ritel dalam rangka pengembangan pasar sekaligus bagian dari perluasan basis investor dalam negeri.

Optimalisasi juga dilakukan dengan memperhatikan sumber pembiayaan nonutang terutama saldo kas di BLU, SAL dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Ia menambahkan strategi pemerintah turut dilakukan dengan melanjutkan koordinasi bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait dengan tetap memperhatikan integritas dan kredibilitas pasar.

Berdasarkan berbagai strategi tersebut, Riko pun berharap adanya potensi pengurangan pembiayaan utang untuk tahun depan dengan didorong oleh beberapa faktor seperti pemanfaatan Silpa 2021 serta implementasi UU HPP dan program pengungkapan sukarela.

“Proyeksi 2022 masih di kisaran 43,1 persen tapi tentunya ini dapat turun dibandingkan 2021,” tegasnya.


Baca juga: BI: Fitch pertahankan peringkat utang RI dengan 'outlook' stabil
Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan utang turun 20,5 persen karena penggunaan SAL
Baca juga: Pengamat: pembiayaan melalui utang bermanfaat untuk pendanaan PEN