DPD RI Soroti Kecurangan UN dari Tahun ke Tahun
11 Mei 2011 03:05 WIB
Petugas kepolisian dari Polsek Benteng menyegel ruangan yang menyimpan soal Ujian Nasional (UN) di salah satu Subrayon di kota Tangerang, Banten, Minggu (24/4). Pada tanggal 25 April serentak Nasional akan menggelar pelaksanaan Ujian nasional, untuk kota Tangerang sebanyak di ikuti oleh 19.956 peserta dari SMP dan 3.134 dari pelajar MTS. (ANTARA/Lucky.R)
Jakarta (ANTARA News) - Kecurangan pelaksanaan ujian nasional tahun 2011 menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI seperti disampaikan Ketua DPD Irman Gusman pada Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
"Masih kita temui berbagai kecurangan yang terulang dari tahun ke tahun, sejak kebocoran soal, beredarnya soal-soal palsu, beredarnya kunci jawaban, hingga kecurangan lain yang tidak saja dilakukan siswa-siswinya tapi juga oknum yang seharusnya menjadi pengontrol atau pengawas ujian nasional (UN) tetapi mereka bekerja sama," ujar Irman.
Menurut Irman, kecurangan menyangkut siswa SMP, SMA, SMK, dan MA yang telah mengikuti UN serta siswa-siswi SD, MI, dan SDLB yang sedang mengikutinya hingga 12 Mei 2011.
"Masalah pendidikan bagian penting pencerdasan kehidupan. Masalah UN menjadi salah satu fokus DPD," katanya.
Selain UN, yang juga menjadi perhatian DPD adalah pemerataan pendidikan dan hak masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas baik tetapi berbiaya murah. Karena itu, harus dicari penyelesaian masalahnya.
"DPD yang mewakili kepentingan masyarakat dan daerah, mencermati fenomena tersebut," kata Irman.
Karena itu, Ketua DPD mengingatkan alat kelengkapan DPD untuk menggali masalahnya guna menemukan akar persoalan yang selanjutnya disimpulkan solusi komprehensif yang memihak kepada masyarakat. (S023/Z002/K004)
"Masih kita temui berbagai kecurangan yang terulang dari tahun ke tahun, sejak kebocoran soal, beredarnya soal-soal palsu, beredarnya kunci jawaban, hingga kecurangan lain yang tidak saja dilakukan siswa-siswinya tapi juga oknum yang seharusnya menjadi pengontrol atau pengawas ujian nasional (UN) tetapi mereka bekerja sama," ujar Irman.
Menurut Irman, kecurangan menyangkut siswa SMP, SMA, SMK, dan MA yang telah mengikuti UN serta siswa-siswi SD, MI, dan SDLB yang sedang mengikutinya hingga 12 Mei 2011.
"Masalah pendidikan bagian penting pencerdasan kehidupan. Masalah UN menjadi salah satu fokus DPD," katanya.
Selain UN, yang juga menjadi perhatian DPD adalah pemerataan pendidikan dan hak masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas baik tetapi berbiaya murah. Karena itu, harus dicari penyelesaian masalahnya.
"DPD yang mewakili kepentingan masyarakat dan daerah, mencermati fenomena tersebut," kata Irman.
Karena itu, Ketua DPD mengingatkan alat kelengkapan DPD untuk menggali masalahnya guna menemukan akar persoalan yang selanjutnya disimpulkan solusi komprehensif yang memihak kepada masyarakat. (S023/Z002/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
Tags: