Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Akbar Faizal meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang atau rasionalisasi anggaran pengadaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik (e-KTP).

"Saya meminta agar anggaran pembuatan e-KTP sebesar Rp6,3 triliun ditinjau ulang. Kalau perlu lakukan rasionalisasi," kata Akbar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan, peninjauan ulang tersebut dikarenakan hasil studi banding Komisi II DPR RI ke India awal Mei 2011 lalu.

"Di India, jumlah penduduknya 1,2 miliar dan yang menjadi target e-KTP sebanyak 720 juta jiwa, dana yang dibutuhkan adalah Rp4 triliun. Sementara di Indonesia, jumlah penduduk 237,6 juta dan yang menjadi target e-KTP adalah sekitar 170 juta jiwa membutuhkan Rp6,3 triliun. Ini sangat besar sekali," kata Akbar.

Ia menambahkan, dari apa yang ia amati di India, peralatan yang digunakan sangatlah murah. "Satu alat untuk membuat e-KTP hanya Rp2 juta per alat," kata politisi Hanura itu.

Ia juga mempertanyakan dana sebesar Rp400 miliar yang digunakan untuk pemutakhiran data jumlah penduduk.

Selain itu, untuk pembuatan e-KTP di Indonesia, ada dua data soal jumlah penduduk di Indonesia.

Menurut versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk sekarang ini adalah 237,6 juta. Sementara dari data dan survei Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Indonesia sebesar Rp260 juta jiwa.

"Jadi data yang mana mau dipakai untuk pembuatan e-KTP sehingga ada kerancuan data," ujar Akbar.
(zul)