Baturaja (ANTARA) - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong pemerintah daerah setempat agar maksimal memenuhi hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat di wilayah ini.

Ketua KIM OKU Hendra Setyawan, di Baturaja, Jumat, mengatakan saat ini pandemi COVID-19 menciptakan ancaman baru terhadap hak asasi manusia yang berdampak pada kemiskinan dan kelaparan meningkat serta jutaan anak kehilangan hak mereka atas pendidikan.

Oleh sebab itu, pemerintah sebagai ujung tombak diharapkan dapat menyelesaikan setiap persoalan HAM, karena lebih memahami denyut nadi dan dinamika di tengah masyarakat.

"Kedekatan fisik dan keterikatan pemerintah daerah dengan warga menjadi faktor utama untuk memenuhi hak-hak dasar dan hak pokok masyarakat agar dapat terpenuhi," katanya pula.

Menurut dia, meskipun selama ini Pemkab OKU telah berupaya maksimal dan berhasil menyelesaikan sejumlah kasus HAM di masyarakat, akan tetapi tindakan edukasi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga diharapkan saling mendukung dan menginspirasi bahwa di tengah pandemi negara tetap hadir melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat.

Dia menambahkan, pada momentum peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2021, KIM OKU juga akan memberikan edukasi dan membangun gerakan masyarakat mulai dari tingkat bawah untuk bersama-sama terlibat dalam penguatan hak asasi manusia.

"Termasuk penguatan gerakan pendidikan HAM di tengah masyarakat hingga ke pelosok desa," ujar Hendra.
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan semua warga setara dalam politik dan hukum
Baca juga: KSP sebut pemerintah daerah ujung tombak pemenuhan HAM