Surabaya (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lumajang Agus Setiawan menyebut bencana letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berpotensi picu kredit macet bagi ratusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah itu.

Dalam rapat virtual bersama Kadin Jawa Timur, Kamis malam, Agus mengatakan berdasarkan pendataan awal, dampak ekonomi akibat bencana Gunung Semeru sangat banyak.

Agus mengatakan dari hasil komunikasi awal dengan Dinas Koperasi Lumajang tercatat sebanyak 322 UMKM di Kecamatan Candipuro serta sebanyak 100 UMKM di Kecamatan Pronojiwo terdampak letusan Gunung Semeru.

"Ini masih data awal yang kami terima dari Pemkab Lumajang, termasuk dari Kementerian Koperasi. Kami yakin masih banyak UMKM yang terdampak, namun belum tercatat. Oleh karena itu kami masih melakukan pendataan," katanya.

Sedangkan pelaku usaha peternakan, kata Agus, tercatat ada kepemilikan sapi sebanyak 300 ekor, kambing 500 ekor, dan unggas sebanyak 1.300 ekor.

"Estimasi nilai yang kami data awal, kerugian untuk pelaku usaha peternak yang terdampak letusan Gunung Semeru mencapai Rp20 miliar," katanya.

Baca juga: Kadin sebut enam sektor ekonomi Lumajang-Malang terdampak Semeru

Agus mengatakan langkah yang akan diambil oleh Kadin Lumajang adalah melakukan advokasi bagi pelaku usaha dan meminta pemerintah untuk memfasilitasi penghapusan pajak, penundaan pembayaran atau pengurangan kredit bagi pelaku usaha.

"Kami akan berkirim surat meminta kepada pemerintah terkait hal itu, supaya bisa memberikan opsi terbaik bagi pengusaha atau UMKM yang terdampak Gunung Semeru," katanya.

Sementara itu Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan Kadin Indonesia juga akan menyiapkan pendampingan bagi UMKM yang terdampak.

"Ini menjadi komitmen bersama, termasuk permintaan Kadin Indonesia, yakni bagaimana penanganan pascaletusan Gunung Semeru, khususnya bagi pelaku usaha," kata Adik, yang turut dalam rapat virtual itu.

Adik menekankan pendataan UMKM, termasuk peternak dan petani, agar bisa bekerja kembali secara normal, termasuk mendorong pemutihan hutang di bank dan meminta pembebasan pembayaran PBB.

Baca juga: Kadin Lumajang minta ada perbaikan distribusi bantuan Semeru