Tangerang (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) I Made Yudhistira Dwipayama mengatakan tidak semua orang pendek berarti stunting karena ada kriteria-kriteria khusus, tidak hanya dari tinggi badan.

“Indikator untuk melihat apakah anak stunting atau tidak itu dimulai sejak lahir. Diukur panjang badannya, berat badannya, karena dalam Kartu Menuju Sehat ada standarnya. Jadi, kalau anak ini di bawah dua deviasi berarti berisiko stunting. Tapi, bisa jadi karena orang tuanya memang dalam kategori pendek,” kata I Made Yudhistira saat ditemui di Kota Tangerang, Banten, Kamis.

Ia mengatakan stunting merupakan masalah nasional yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut, BKKBN menyosialisasikan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Baca juga: BKKBN gencarkan Dashat di Kalbar guna beri edukasi gizi seimbang

Ia menambahkan bahwa BKKBN terus berusaha mengurangi angka stunting dengan sosialisasi pencegahan-pencegahan stunting kepada orang tua dan salah satunnya dengan cara mengedukasi pasangan-pasangan yang akan menikah.

“Fokus kami ada empat. Pertama calon pengantin, kami berikan edukasi bagaimana mencegahnya. Apakah ibunya ada sakit tertentu, kalau ada kami sarankan untuk tidak hamil dulu hingga sembuh. Kedua, ibu hamil pastinya kami berikan informasi bagaimana pola makan yang sehat untuk bayi. Ketiga itu ibu pasca melahirkan dan keempat anak usia 0-2 tahun,” katanya.

Baca juga: BKKBN ajak masyarakat terapkan 4T cegah anak lahir stunting

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana mengatakan Pemerintah Kota Tangerang bertekad untuk mengurangi angka stunting dengan membentuk tim dari berbagai OPD untuk menangani stunting.

“Peran Pemkot Tangerang sudah sangat besar untuk mengatasi stunting ini. Sudah membuat tim yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Daerah, perencanaannya sudah matang di enam OPD teknis. Jadi, tidak hanya Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB saja melainkan juga ada Dinas Perkim, Dinas Sosial dan Satpol PP dilibatkan,” ujarnya.

Andri berharap masyarakat turut serta mendukung apa yang menjadi kebijakan Wali Kota Tangerang, karena stunting bukan hanya masalah statistik saja melainkan masa depan Kota Tangerang juga.

Baca juga: BKKBN hadirkan "Dashat" guna capai zero stunting di Yogyakarta

Baca juga: BKKBN beri penghargaan daerah ciptakan inovasi turunkan tengkes