Dalam pidato kebijakannya saat sesi parlemen luar biasa di Tokyo, Senin (6/12), Kishida juga menyuarakan harapan untuk pembahasan lebih lanjut tentang revisi konstitusi dan berjanji menyelesaikan tinjauan menyeluruh atas kebijakan keamanan dalam waktu sekitar satu tahun.
Meskipun situasi COVID-19 di Jepang telah membaik secara signifikan, Kishida memperingatkan tentang risiko baru, termasuk konfirmasi varian Omicron di sejumlah negara.
"Kami akan mempertahankan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan," kata Kishida.
Dia mengatakan Jepang menambahkan 10 ribu ranjang rumah sakit bagi pasien COVID-19 sejak musim panas lalu.
Selain itu negeri sakura tersebut berencana menyetujui penggunaan obat perawatan oral pada akhir Desember.
PM mengatakan sertifikat digital bagi warga yang telah menerima vaksinasi lengkap COVID-19 akan diberikan pada 20 Desember oleh pemerintah.
Terkait keputusan pelarangan masuk warga negara asing ke Jepang karena kekhawatiran varian Omicron, Kishida mengatakan pemerintah siap menerima kritik atas upaya kewaspadaan sebelum memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasi yang terjadi.
Selain itu, Kishida berjanji untuk mendukung usaha dan para pekerja yang terdampak parah akibat pandemi melalui paket stimulus skala besar, sebagian besar dibiayai oleh anggaran tambahan tahun fiskal 2021 sebesar 36 triliun yen atau setara Rp4,5 kuadriliun (1 yen = Rp126), yang rencananya disahkan oleh parlemen dalam sesi luar biasa tersebut.
Mengenai reformasi konstitusi, PM menegaskan anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan secara serius keputusan perubahan undang-undang tertinggi.
"Dalam era perubahan yang cepat, kita harus mendorong diskusi menyeluruh di kalangan masyarakat mengenai apakah Konstitusi saat ini cocok untuk masa sekarang," ujar dia.
Kishida mengatakan pemerintah akan meningkatkan secara signifikan insentif pajak bagi perusahaan guna menaikkan upah sebagai respons atas janji untukmencapai "kapitalisme baru".
Hal itu tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang, namun juga mendistribusikan kembali kekayaan ke kelas menengah.
Untuk mempromosikan teknologi digital, PM Jepang mengatakan pemerintahnya akan memasang kabel bawah air di seluruh negaranya guna membentuk "jalan raya super" bagi internet berkecepatan tinggi.
Sesi parlemen luar biasa itu dimulai pada Senin sore waktu setempat dan berlangsung hingga 21 Desember.