Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR, Puti Guntur Soekarno, menyatakan bahwa kurikukum pembudayaan Pancasila untuk mencegah pengaruh ideologi sesat yang menyusahkan masyarakat dan mengancam masa depan pemuda Indonesia kian mendesak kebutuhannya.

"Ini mendesak. Kebutuhan sebuah kurikulum pembudayaan Pancasila ini jelas tujuannya, yakni mencegah pengaruh ideologi yang menyusahkan masyarakat dan mengancam masa depan generasi muda Indonesia, seperti dalam kasus cuci otak oleh Negara Islam Indonesia (NII)," ujarnya di Jakarta, Senin, berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional.

Selain itu, menurut anggota Komisi DPR yang antara lain membidangi pendidikan, hal ini penting untuk mencegah berkembangnya paham free fight liberalism tanpa kontrol di Indonesia yang terbukti telah menjauhkan bangsa ini dari semangat tujuan nasional, serta jauh dari kepribadian bangsa.

"Pendidikan sangat menentukan dalam proses menumbuhkan spirit dan jiwa patriotik sesuai jati diri bangsa. Ini harus menjadi perhatian serius," ujar Ketua Departemen Organisasi Dean Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Ia menimpali, "Itu hal pertama yang mendesak sekarang. Lalu, kedua, Ujian Nasional (UN) perlu ditinjau kembali, mengingat banyak praktik kecurangan terjadi, yang justru menyimpang dari semangat pendidikan untuk membangun kepribadian nasional yang unggul."

Dalam kaitan itu pula, ia mengritisi pentingnya pendidikan karakter bangsa, agar peserta didik, juga para guru, tidak bersama-sama menjadi agen-agen ketidakjujuran yang semakin memvirusi dunia pemerintahan, dunia kerja maupuna lingkup sosial lainnya.

Hal ketiga yang menjadi sorotan putri Guntur Soekarboputra itu adalah kesan salah arah dalam pendidikan nasional.
"Ini terlihat dalam bongkar pasang peraturan dan program pendidikan dengan tidak fokusnya pada upaya pembangunan karakter bangsa dan peningkatan kualitas manusia Indonesia," ujarnya.

Malahan, menurut dia, yang terjadi secara terus menerus adalah substansinya terjebak ke dalam ritme arus besar tuntutan pasar modal.

"Padahal, kebutuhan bangsa ini masih harus mengangkat mental keterpurukan bangsa melalui pembangunan karakter bangsa Indonesia secara nasional, melalui prioritas sektor pendidikan yang memegang kunci masa depan suatu negara," ujarnya.

Ia pun mengulas tentang amanat Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara jelas menekankan tujuan nasional dalam bidang pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Pemerintah sebagai eksekutif yang menjalankan amanat konstitusi ini sudah seharusnya memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak warga negara sehingga dapat menikmati pendidikan," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendidikan nasional itu, ia mengemukakan, harus berpegang pada garis besar pembangunan manusia Indonesia, dan tetap menitik beratkan pada upaya pembudayaan Pancasila sebagai dasar negara.

"Inilah landasan nilai dalam melakukan pendidikan kepada peserta didik untuk menjadi benteng nilai bagi warga negara," ujarnya.

Ia juga menyoroti kurikulum yang grand design-nya tidak mengarah ke pengembangan karakter, sehingga soal kesenjangan pendidikan, termasuk ketidakmerataan jumlah guru antar-daerah.

Selain itu, ia menilai, adanya 11 juta anak usia sekolah yang drop out hingga komersialisasi pendidikan membuat masyarakat dipaksa tunduk dalam kapitalisme dan dominasi privat.

"Ini semua harus segera diperbaiki. Kita harus tegas, demi masa depan negara. Kembali kepada dasar dan jiwa pendidikan nasional, yakni Pembukaan UUD 1945," demikian Puti Guntur Soekarno.
(T. M036)