Badung (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa kebijakan pemerintah bagi UMKM bukan lagi hanya fokus agar bertahan (survive), tetapi juga serius mendorong terwujudnya UMKM masa depan yang naik kelas dari mikro menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

"Sekarang bukan lagi berpikir bagaimana UMKM survival, namun menciptakan UMKM bisa berkembang naik kelas dalam arti kata sesungguhnya. Karena dari struktur ekonomi saat ini, sebesar 99,6 persen ekonomi nasional masih dikuasai usaha mikro," ucapnya saat memberikan paparan pada 'Business Forum' dalam rangkaian Rapimnas KADIN 2021 di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/12) malam.

Sesi "Business Forum" yang bertajuk "Kewirausahaan dan Kompetensi Peningkatan Capacity Building" itu menghadirkan pembicara lain yakni Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menaker Ida Fauziyah, Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Royke Tumilaar, dan CEO Grup GoTo Andre Soelistyo.

Menurut Menteri Teten, penting untuk mengubah struktur ekonomi dengan cara mendorong semakin naiknya skala ekonomi mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi usaha besar. Targetnya membangun struktur ekonomi yang kuat dan UMKM berdaya saing serta membangun sinergi kolaborasi mewujudkan UMKM yang naik kelas bukan hanya jalan di tempat.

Baca juga: Menkop: Pemerintah senantiasa dukung pelaku usaha dari sisi permodalan

Di banyak negara seperti Jepang, China, maupun Korea Selatan, kontribusi sektor UMKM sudah sangat tinggi, karena UMKM dilibatkan dan menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.

"Kita sedang dorong kemitraan usaha besar dan kecil dalam rantai pasok nasional juga global. Karena saat ini baru 17 persen peran industri nasional dalam rantai pasok global, kata Teten.

Ia menegaskan bahwa rekonstruksi kebijakan UMKM untuk masa depan adalah yang memiliki daya saing, inovatif, serta berbasis kreativitas dan teknologi. Saat ini, masih ada gap antara usaha besar dan kecil di Indonesia baik dari sisi produktivitas, kualitas SDM, hingga penggunaan teknologi produksi.

"Membangun kapasitas usaha ini yang memang masih terjebak di usaha mikro. Banyak akses pembiayaan ke mikro, tetapi yang naik kelas sedikit. KUR meskipun bisa sampai Rp250 juta, tetapi hanya untuk modal kerja, bukan untuk memperbesar kapasitas usahanya," kata Menteri Teten.

Baca juga: Menkop minta rantai pasok jadi skema pembiayaan bank kepada UMKM

Untuk itu, pihaknya sedang mengusulkan pendanaan bagi UMKM melalui seed capital (pendanaan tahap awal), yang memungkinkan kapasitas UMKM naik kelas hingga mendorong peningkatan pembiayaan perbankan ke UMKM mencapai 30 persen di tahun 2025.

"Saya sudah ajukan proposal seed capital ini ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk UMKM inkubasi yang nilainya diusulkan sampai Rp20 miliar, diharapkan akan banyak UMKM level kecil naik ke level menengah," kata MenKopUKM.

KemenKopUKM akan terus melakukan beberapa program dan kebijakan dalam mendorong UMKM naik kelas, diantaranya membangun factory sharing yang sedang diuji coba di lima daerah mulai dari sektor furniture, makanan, maupun agrobisnis dan lain-lain.

Dalam factory sharing, produksi dilakukan secara makloon, dengan teknologi modern yang tak bisa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan.

Ada pula program corporate farming dengan mengonsolidasikan para petani di lahan sempit, yang tergabung dalam koperasi untuk terhubung dengan pembiayaan agar bisa naik kelas baik dari sisi kuantitas dan kualitas.

Sementara dari sisi market demand-nya diperkuat melalui belanja pemerintah sebesar 40 persen yang potensinya di APBN mencapai Rp447 triliun.

"Begitu juga dengan Pasar Digital (PaDi) UMKM sudah ada kerja sama antara KemenKopUKM dan Kementerian BUMN serta melibatkan 9 perusahaan BUMN yang saat ini nilai transaksinya mencapai Rp1 triliun," ungkap Menteri Teten.

Kompetensi Pekerja
Dalam kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 123 juta pekerja itu bekerja di sektor UMKM.

"Namun jika didalami, sebagian besarnya masuk ke sektor informal dengan pendidikan rendah tingkat SMP ke bawah. Untuk itu harus ditingkatkan kompetensinya agar UMKM ini cepat naik kelas," kata Ida.

Sementara Menkominfo Johnny G Plate menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat infrastruktur ICT (Information and Communication Technology) dari hulu hingga hilir secara merata dalam menyediakan jaringan telekomunikasi yang memadai. Terutama dalam hal ini kaitannya menuju transformasi digital bagi UMKM.

"Presiden Joko Widodo memberikan guidance dan directive yang sangat tegas harus memperkecil disparitas digital wilayah. Kita harus menghadirkan ICT Infrastructure di seluruh wilayah Tanah Air, termasuk di desa dan kelurahan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T," jelasnya.

Begitu juga Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengajak para pengusaha anggota KADIN untuk turut serta dalam program Kampus Merdeka, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minatnya di perusahaan secara langsung. Sehingga dengan begitu terciptanya kompetensi lulusan mumpuni.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan, perlu membuat model yang tepat dalam membiayai UMKM. Diakui Royke, perhatian pemerintah sudah sangat baik terhadap UMKM. BNI juga mendukung UMKM ekspor lewat Xplora, yakni ekspor dan diaspora.

"Diaspora ini salah satunya kerja sama dengan Kemnaker dengan pekerja indonesia di luar negeri, dengan memberikan pembiayaan yang bunga kecil untuk memulai usaha serta mendampingi UMKM untuk ekspor," katanya.